Salah satu tokoh publik yang ikut menyuarakan penolakan terhadap dana aspirasi adalah Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni.

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti telah memaparkan visi dan misi saat uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI. Namun memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri dinilai menjadi salah satu pekerjaan besar pada kepemimpinan Badrodin.

Ketua Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Didik Supriyanto mengingatkan potensi terjadinya konflik dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun ini cukup besar.

Pemerintah berencana menggelar pemilihan kepala daerah secara serentak pada 9 Desember tahun ini. Namun peneliti dari Populi Center, Nico Harjanto meragukan kesiapan daerah menggelar pilkada serentak di Indonesia.

PPP mendukung diterbitkannya Peraturan Gubernur untuk menggunakan APBD 2014, bukan Peraturan Daerah tentang APBD 2015. PPP melandaskan argumentasinya pada hasil survei. Tentu saja dengan nada sindiran.

Survei Populi Center membuktikan hampir 60 persen masyarakat Jakarta mengikuti perkembangan isu dana siluman Rp 12,1 triliun di APBD DKI. Mereka pun sepakat Ahok membawa persoalan ini ke ranah hukum.

Masyarakat DKI Jakarta ternyata memantau polemik dana siluman Rp 12,1 triliun di APBD DKI yang berujung angket terhadap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Kepercayaan warga Jakarta masih sangat tinggi, warga cukup puas dengan kinerja Gubernur Ahok.

‎Langkah hukum yang ditempuh Aburizal Bakrie (Ical) terkait kisruh kepemimpinan Golkar dinilai sebagai blunder. Kader partai berlambang beringin itu diprediksi akan pindah kubu.

Kinerja DPRD DKI Jakarta dinilai masih belum memuaskan. Hal ini berdasarkan survei yang menunjukkan 45,7 persen masyarakat Jakarta merasa tidak puas dengan kinerja anggota dewan.

Kisruh APBD DKI 2015 antara Ahok dengan DPRD DKI menjadi perbincangan dalam dua bulan terakhir. Dalam survei yang digelar Populi Center, 42,6 persen publik percaya kepada Ahok dalam menanggapi isu tersebut.