Pegiat antikorupsi yang juga Direktur Pusat Kajian Antikorupsi UGM Zainal Arifin Mochtar tak setuju bila narapidana kasus korupsi disamakan dengan napi biasa. Jadi, napi koruptor tak bisa sembarang diberi remisi.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly berencana memberikan remisi bagi terpidana korupsi. Rencana ini pun mendapat perhatian termasuk dari Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham) Siti Noor Laila.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai setiap koruptor yang sudah menerima vonis dan mendekam dalam penjara memiliki peluang yang sama dengan napi kasus lainnya untuk diberi remisi.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi polemik pemberian remisi untuk koruptor. Menurut Wapres, hukum harus berlaku sama untuk semua. Namun pemberian remisi untuk koruptor harus memenuhi sejumlah persyaratan khusus.

Jaksa Agung HM Prasetyo tidak setuju dengan wacana revisi PP pembatasan remisi bagi narapidana korupsi, narkoba, dan terorisme yang digulirkan oleh Menkum HAM Yasonna Laoly. Prasetyo berpendapat PP 99 tahun 2012 itu masih relevan untuk diterapkan.

Menkum HAM Yasonna Laoly mewacanakan pemberian remisi koruptor yang diperketat. Alasannya, semua narapidana tak boleh didiskriminasi karena sesuai UU berhak memperoleh remisi. 

Wacana yang dilempar Menkum HAM Yasonna Laoly terkait revisi aturan remisi koruptor dikritik sejumlah pihak. Pasalnya Peraturan Pemerintah No 99/2012 belum efektif dalam pemberantasan korupsi.

Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly mewacanakan merevisi aturan remisi bagi terpidana korupsi. Keinginan ini menimbilkan polemik dan mengundang kritikan dari sejumlah pihak.

Menkum Yasonna Laoly diminta melakukan revisi soal remisi dengan maksud menguatkan efek jera bagi koruptor bukan malah mempermudah pemberian remisi.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menegaskan dirinya bukan ingin mengobral remisi untuk para koruptor melalui PP 99/2012. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) pun menjelaskan bahwa PP tersebut justru kemunduran dari pemberantasan korupsi.