Majelis hakim Pengadilan Tinggi Jakarta telah membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan menerima banding surat perintah penghentian penyidikan (SP3) Kejaksaan Agung (Kejagung) atas perkara Sjamsul Nursalim. Hal ini dianggap ironis dan lemah dari sisi hukum.

Komite Penyelamat Kekayaan Negara (KPKN) mendatangi Kejagung. Mereka mendesak Kejagung segera mencabut upaya pra peradilan terhadap putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang membatalkan SP3 Sjamsul Nursalim

Suara soal pencabutan release and discharge bagi kasus BLBI kembali mengemuka. Presiden SBY pun didesak untuk segera melakukan tindakan itu.

Kasus tudingan suap yang menimpa anggota KPPU mengejutkan banyak pihak, termasuk operator telekomunikasi yang pernah tersandung kasus dengan lembaga itu.

37 Wakil masyarakat dari DPR, DPD, dan LSM meminta KPK mengambil alih kasus BLBI dari Kejaksaan Agung. KPK belum memberikan jawaban tegas.

Tuntutan agar KPK mengambil alih kasus BLBI dari Kejagung kian kuat. Kali ini giliran anggota DPD dan DPR yang datang ke KPK untuk menuntut pengambilalihan tersebut.

KPPU senang MA akhirnya menolak kasasi yang diajukan Temasek cs. Namun, institusi itu kecewa karena hukuman bagi sang pelaku monopoli telekomunikasi menjadi berkurang.

Layanan telepon tetap Indosat, baik yang berbasis kabel maupun nirkabel area terbatas (StarOne), terancam dijadikan tumbal demi memenuhi ambisi Qatar Telecom (Qtel). Alasannya?

KPK didesak segera mengusut kasus kontrak ekspor LNG dari Lapangan Tangguh Papua. Kasus ini dinilai sarat aktivitas KKN dan berpotensi merugikan negara dalam jumlah yang luar biasa.

BP Migas mengaku penundaan DMO untuk produksi lapangan Banyu Urip, Cepu tidak akan merugikan negara. Sebaliknya, kebijakan ini justru menguntungkan negara karena bisa mempercepat produksi dari Cepu.