Gara-gara menggelapkan uang negara, BDY (48) warga Pacitan ini harus berurusan dengan hukum. Pengurus koperasi itu melarikan uang Rp 46 juta.

Memang dalam pidato kenegaraannya SBY mengungkapkan pengalihan bisnis TNI kepada negara akan selesai akhir tahun ini. Namun, harus tetap diawasi oleh segenap komponen bangsa. Jika tidak upaya mewujudkan reformasi TNI pun akan berat.

Mantan pekerja harian lepas di Kementerian Perumahan Rakyat berinisial AHH ditahan Polda Jabar terkait tindak pidana korupsi. Modus yang dilakukan adalah dengan memotong dana bantuan koperasi ke anggota koperasi Minasari di Ciamis.

40 Kasus korupsi besar belum dituntaskan Kejagung. Jaksa Agung Hendarman Supandji diminta menuntaskannya sebelum masa jabatannya usai.

NKRI yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 secara faktual tidak lagi berdaulat. Namun, telah masuk dalam perangkap kekuatan subversi asing dengan bantuan para komprador dalam negeri.

Kejaksaan Tinggi Jabar menahan dua mantan petinggi Pusat Koperasi Unit Desa (Puskud) Jabar yang diduga melakukan korupsi selama menjabat tahun 2004-2008. Diduga korupsi digunakan untuk pembuatan kebun pribadi salah seorang tersangka.

Mantan Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Romli Atmasasmita, didakwa alternatif empat pasal terkait kasus dugaan korupsi sistem administrasi badan hukum (sisminbakum)

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana dugaan korupsi penggunaan Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) di Depkum HAM. Sidang perdana ini mengadili tersangka Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) nonaktif Syamsuddin Manan Sinaga. Ia  dikenai 5 pasal.

Setelah pelimpahan berkas dua mantan Dirjen AHU Romli Atmasasmita dan Samsuddin Manan Sinaga akan segera disidangkan. Sidang keduanya akan digelar masing masing pada tanggal 4 Mei dan 29 April 2009.

Muka baru hadir di Pengadilan Tipikor. Total ada 9 hakim karir pilihan MA yang akan menempati pos pengadilan ini, menggantikan hakim yang lama. Tapi mutasi mereka dinilai cacat hukum.