Pemerintah melalui Kemenkum HAM menyerahkan draft Rancangan KUHP dan KUHAP kepada Komisi III DPR. Selanjutnya, DPR akan membahas ini untuk disahkan sebagai UU.

"Saya yakin bahwa (pembahasan) RUU Kamnas ini tidak akan jalan. Seandainya jalan akan lama, karena konsiderannya banyak yang ngaco.”

“Untuk kondisi saat ini yang terjadi hanyalah political game and power.”

Meskipun belum mempelajari draf terbaru RUU Kamnas, Fraksi Hanura memastikan siap menyatakan sikap dalam rapat sesuai reses ini. Setelah menghimpun masukan dari berbagai pihak, Fraksi Partai Hanura akan menemui Wiranto untuk meminta pertimbangan.

Sehari sebelum paripurna penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2012-2013, Fraksi Partai Golkar menggelar rapat internal untuk melakukan konsolidasi dan evaluasi terhadap apa saja yang telah dan akan anggota F-PG kerjakan di Senayan.

Pemerintah mendorong pelaksanaan Pilkada serempak dalam draf RUU Pilkada yang akan dibahas di DPR. Namun klausul Pilkada serempak yang pernah dibahas di tahun 2004 belum bermakna apa pun.

Pemerintah dan Komisi II DPR dalam masa persidangan tahun ini intensif membahas RUU Pemda yang merupakan revisi dari UU 32 Tahun 2004. Namun, sejumlah anggota DPR khawatir, revisi UU tersebut berpeluang menjadi alat menekan kepala daerah.

Partai Demokrat mengaku tidak kecewa pinanganya agar Gerindra dan Hanura berkoalisi di DPR, ditolak mentah-mentah. Demokrat. menyebut koalisi setgab sudah cukup dengan enam parpol.

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie tak mempersoalkan bila Gerindra dan Hanura bergabung dalam koalisi parlemen dengan Partai Demokrat. Politisi yang akrab disapa Ical ini senang-senang saja.

PD merangkul Gerindra dan Hanura dalam koalisi parlemen. Bagi Golkar jelas tak masalah.