Mendirikan bisnis karaoke sejak tahun 2004, Inul mengaku sudah sering menghadapi berbagai masalah terkait hak cipta dalam bisnisnya. Kini setelah dilaporkan band Radja, Inul siap menghadapi dengan <i>legowo</i>.

Grup band Radja resmi melaporkan karaoke milik Inul, Rossa, dan Charlie 'Setia Band' di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan. Ian Kasela cs merasa hak ciptanya telah dicuri oleh beberapa bisnis karaoke seperti Inul Vizta, Diva Karaoke, Charly VH Karaoke, Nav Karaoke, dan Happy Puppy.

Drama somasi grup band Radja terhadap tempat-tempat karaoke ternyata terus berlanjut. Ketegangan pun sepertinya akan meningkat karena kini mereka melaporkan ke polisi.

Situasi politik akan semakin memanas pada tahun 2014. Beberapa kasus yang perlu pencermatan tersendiri yaitu memanasnya tensi persaingan SBY dengan Anas Urbaningrum, keterbukaan partai politik terutama terkait dengan dana yang mereka miliki serta masalah pengacara pribadi Presiden SBY.

Ketua majelis kasasi Artidjo Alkostar menghukum Moekti Goenali selama 3 tahun penjara di kasus penipuan jual beli tanah. Namun MA terbelah, hakim agung Sri Murwahyuni memilih membebaskan Moekti.

Grup band Radja siap melaporkan karaoke milik Inul, Rossa, dan Charlie 'Setia Band'. Ian Kasela cs menuding kalau Inul Vizta, Diva Karaoke, Charly VH Karaoke, dan Happy Puppy telah menggunakan lagu mereka yang berjudul 'Parah' tanpa izin.

Hj Sinta Nuriyah Wahid, istri almarhum Gus Dur mendesak foto atau kalimat yang berkaitan Gus Dur untuk segera diturunkan dari spanduk caleg PKB. Jika tidak, keluarga Gus Dur akan melayangkan somasi. Peringatan ini juga ditujukan pada parpol manapun.

Indonesia gagal total di SEA Games XXVII di Myanmar. Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo mengambil tanggung jawab atas kegagalan itu, dan meminta KONI dan KOI memikulnya juga.

MA memutuskan buku 'Investasi Cerdas Ala Rencana Emas' dengan pengarang Indra Sjuriah merupakan karya plagiat. Indra mencontek karya tulis Arie Indra Manurung yang berjudul 'Goldgram'.

Pemprov DKI Jakarta sudah melaporkan pemilik rumah-rumah kontrakan yang menduduki lahan di Taman Burung Waduk Pluit, Jakarta Utara ke polisi. Pemprov DKI tidak akan memberikan ganti rugi bagi yang menduduki tanah negara.