UU No 15 Tahun 2003 soal penanganan masalah teroris dinilai harus segera diubah. Dengan adanya perubahan UU itu, penanganan terhadap aksi terorisme akan bisa lebih berjalan efektif.

Pemerintah masih mengkaji perlu tidaknya pemberian remisi kepada teroris. Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk memperbaiki cara pembinaan teroris saat di penjara.

Rudi Satrio menilai wacana yang dilayangkan Patrilas tidak tepat. Menurutnya, peniadaan remisi bagi narapidana teroris justru merusak sistem pembinaan di LP.

Remisi terhadap narapidana terorisme menuai pro kontra. Namun penghapusan remisi bagi narapidana terorisme bisa dilakukan dengan mengamandemen UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Perkembangan terorisme di Indonesia makin hari kian meresahkan. Sehingga, perlu dipikirkan ulang pemberian remisi kepada terpidana teroris.

Kementerian Hukum dan HAM akan menghentikan pemberian remisi bagi napi teroris, menyusul kasus Abu Tholut. Komisi III DPR (bidang hukum) mengapresiasi langkah tersebut dan meminta agar segera dilaksanakan.

Menteri Hukum HAM Patrialis Akbar menyatakan tidak akan memberikan remisi pada terdakwa dan residivis teroris. Kontras menilai pemberian remisi merupakan hak setiap terpidana.

Belajar dari kegagalan pembinaan Abu Tholut, terpidana kasus teroris dan residivis nantinya tidak akan mendapat remisi. Kebijakan ini guna memberi efek jera bagi pelaku kejahatan tingkat tinggi seperti teroris.

Abu Tholut, teroris yang bebas karena remisi, kini justru menjadi figur penting dibalik aksi perampokan di Sumatera Utara. Komisi III DPR mengatakan harus ada ketegasan untuk menghentikan remisi teroris seterusnya.

Polri membeberkan nama kelompok teroris terkait aksi kelompok di Medan, Sumut. Polri menyebut sejumlah nama, dengan Abu Tholut alias Mustofa sebagai otak gerakan itu.