Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok akan dilaporkan ke Bareskrim Polri. DPRD DKI memakai pengacara Komjen Budi Gunawan (BG) Razman Nasution sebagai pembela. 

Aksi protes pegawai KPK terhadap pelimpahan perkara Komjen Budi Gunawan ke Kejagung dikecam oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi. Kecaman tersebut dinilai Indonesia Corruption Watch (ICW) salah alamat.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi mengancam akan memberi sanksi kepada para pegawai KPK yang beraksi memprotes pelimpahan perkara Komjen BG.

DPRD DKI memakai Razman Nasution yang juga pengacara Komjen Budi Gunawan (BG) melawan Gubernur Basuki T Purnama atau Ahok. DPRD DKI akan melaporkan Ahok ke Bareskrim Polri. 

Penyidik Polda Metro Jaya telah selesai meminta keterangan saksi ahli dari anggota Dewan Pers, Heru Cahyo. Namun penyidik yang berjumlah tiga orang itu enggan memberi pernyataan soal kasus yang disangkakan kepada Majalah Tempo terkait pemberitaan aliran dana Komjen Budi Gunawan.

Tak hanya internal KPK yang menentang keputusan pimpinan untuk melimpahkan kasus Komjen Budi Gunawan ke Kejagung. Berbagai elemen pendukung pun ikut kecewa.

Kasus dugaan korupsi Komjen Budi Gunawan pertama kali ditelusuri oleh Bareskrim Polri pada tahun 2010. Saat itu, tidak ditemukan adanya tindak pidana. Sempat diusut KPK empat tahun kemudian, kasus itu akhirnya kembali ke Polri.

Pengacara Komjen Budi Gunawan (BG) Razman Nasution tengah laris. Buktinya dia kini menjadi pembela DPRD DKI melawan Gubernur Basuki T Purnama atau Ahok. 

Lewat Kepala Bagian Penerangan Umum Komisaris Besar Rikwanto, Selasa (3/3), Markas Besar Kepolisian RI membantah ada barter terkait pelimpahan kasus BG ke Kejaksaan.

Penyerahan penanganan kasus Komjen Budi Gunawan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Kejaksaan Agung terus menuai protes. Di Yogyakarta, seorang aktivis antikorupsi melakukan aksi jalan mundur sebagai bentuk kecewa terhadap KPK.