Revisi UU Pilpres di DPR RI dimulai. Baleg DPR telah menyusun rumusan awal untuk kemudian dicocokkan dengan usulan pemerintah. Situasi politik memanas.

 Sahabat karibnya yang juga anggota DPR dari PDIP, Honing Sanny, merasa kehilangan sosok Ondos yang dikenalnya sebagai seorang pekerja keras dan sederhana.

Draf usulan revisi UU KPK telah sampai di Baleg DPR. Beberapa pasal dalam draf usulan itu akan memangkas beberapa kewenangan KPK seperti penyadapan dan penuntutan. Jika hal itu terjadi, maka korupsi akan semakin merajalela di Indonesia.

Komisi III DPR dalam usulan revisi UU KPK akan memangkas kewenangan penuntutan dan penyadapan KPK. Karena itu, lembaga superbodi itu diminta untuk kreatif.

Usulan revisi UU KPK dari Komisi III DPR akan memangkas kewenangan penuntutan dan penyadapan KPK. Ketua KPK Abraham Samad menolak keras usulan itu. 

KPK selama ini dikenal 'garang' karena tidak mengenal adanya SP3. Semua kasus yang ditangani KPK hampir selalu berujung pada hukuman bagi tersangkanya. Tapi kini tengah digodok DPR, KPK bisa stop kasus korupsi.

Anggota Baleg DPR dari Fraksi Partai Gerindra Martin Hutabarat meminta semua pihak melawan upaya pelemahan KPK. Revisi UU KPK di DPR disinyalir kuat akan membonsai kewenangan KPK.

Selain ingin memangkas kewenangan KPK dalam hal penuntutan, dalam usulan Revisi UU KPK yang ada di Baleg, Komisi III DPR juga terkesan akan mempersulit KPK dalam hal penyadapan. Sebelum menyadap, KPK harus banyak meminta izin.

Komisi III DPR telah menyampaikan draf usulan revisi UU KPK kepada Badan Legislatif (Baleg) DPR. Sejumlah pasal dalam usulan itu memangkas kewenangan KPK.

Revisi UU KPK digodok lagi oleh DPR. Pemerintah pun ikut terlibat di dalamnya memberi masukan. Salah satu yang ikut diatur soal sumpah palsu.