Dari Rp 6,7 triliun dana penyelamatan atau bailout Bank Century (sekarang Bank Mutiara) yang disalurkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sebanyak Rp 2,8 triliun diantaranya tidak memiliki dasar hukum.

BPK menyatakan, dana penyelamatan Bank Century sebesar Rp 2,8 triliun yang diguyurkan setelah 18 Desember 2008 tidak sah. Hal itu terjadi karena Perpu JPSK telah ditolak, sehingga penyalurannya tidak memiliki dasar hukum.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan hasil audit investigasi atas dana bailout Bank Century senilai Rp 6,7 triliun. Tidak banyak yang berubah dari hasil audit akhir ini dibandingkan dengan hasil audit interim sebelumnya.

BPK menyampaikan hasil audit investigasi atas dana bailout Bank Century senilai Rp 6,7 triliun. Salah satu diantaranya adalah sikap BI yang tidak hati-hati dan tidak tegas terhadap Bank Century sejak awal.

Dalam upaya penyelamatan Bank Century, BI menyetujui kebijakan untuk mengucurkan dana sebesar Rp 6,7 triliun lewat FPJP. Terkait itu, BPK didesak untuk menjelaskan siapa aktor dibalik kebijakan tersebut.

Penyerahan hasil audit investigasi Bank Century oleh BPK ke DPR Senin besok (23/11/2009) dan respon Presiden SBY terhadap hasil rekomendasi Tim 8 terkait kasus Bibit-Chandra, tidak  akan menjadi isu yang  direspon oleh pasar.

Eksponen Mahasiswa 98 yang tergabung dalam Indonesia Crisis Center meminta kasus Bank Century diusut. Mereka juga meminta mantan Gubernur BI Boediono dan Menkeu Sri Mulyani diadili.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memastikan akan menyerahkan hasil laporan audit final tentang bailout atau penyelamatan Bank Century kepada Pimpinan DPR, Senin pekan depan (23/11/2009).

Mantan anggota Komisi XI DPR Dradjad Wibowo mengusulkan agar Presiden SBY memeriksa pihak-pihak yang ikut memutuskan kucuran dana bailout Rp 6,7 triliun ke Bank Century. Pemeriksaan terhadap keduanya sangat penting untuk membuat skandal ini terang benderang.

Pengamat Ekonomi Kwik Kian Gie menilai keputusan penyelamatan atau bailout Bank Century senilai Rp 6,7 triliun tidak wajar. Banyak kecurigaan-kecurigaan dalam proses pengambilan keputusan tersebut.