Kasus kekerasan seksual di TK Jakarta International School (JIS) menjadi sorotan dunia internasional. Untuk itu, Komisi DPR RI akan membentuk panitia khusus (pansus) untuk membantu penyidik Polda Metro Jaya dalam menuntaskan perkara kekerasan seksual di sekolah tersebut.

Salah seorang kader Partai Demokrat (PD) yang juga anggota DPR RI periode 2009-2014, Nova Riyanti Yusuf (Noriyu) menyatakan dukungannya untuk pasangan capres dan cawapres nomor urut dua, Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK).

Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat (PD) Noriyu lebih memilih untuk mendukung pasangan capres dan cawapres nomor urut dua, Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK). Noriyu mengaku keputusan tersebut diambil setelah dirinya 'kepincut' dengan gagasan Revolusi Mental yang diusung Jokowi-JK.

"Di Pilpres ini perang kampanye negatif dan kampanye hitam erjadi di kedua kubu,"ujar Ramadhan seusai rapat Komisi I DPR dengan Badan Intelijen Negara.

Hukuman pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak dianggap masih belum maksimal. KPAI menilai idealnya hukuman untuk pelaku kekerasan terhadap anak adalah minimal 15 tahun dan maksimal hukuman mati.

Calon legislatif Eko Patrio diperkirakan akan terpilih lagi menuju ke Senayan dari PAN daerah pemilihan (Dapil) VIII Jawa Timur.

Komisi VIII DPR RI hingga saat ini masih membahas RUU Jaminan Produk Halal yang salah satu bagiannya terdapat rencana pembentukan badan jaminan halal. Menteri Agama Suryadharma Ali mengakui bahwa masih ada sejumlah perdebatan antara Kemenag dan MUI.

Anggota Komisi VIII DPR RI Hasrul Azwar mengatakan selama ini tidak ada laporan MUI kepada pemerintah mengenai pendapatannya dari sertifikasi produk halal. Negara pun tak mendapat pendapatan dari proses tersebut.

Komisi VIII DPR RI masih terus membahas RUU Jaminan Produk Halal. Di dalamnya terdapat rencana pembentukan badan jaminan halal yang masih ada dua kemungkinan.

Dampak letusan Gunung Kelud di Kediri, Jawa Timur terasa hingga Daerah Istimewa Yogyakarta. Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta agar pemerintah bergerak cepat.