SMS bodong menyulut kemarahan SBY. Sang pengirim ditantang tampil. Disebut sebagai pengecut yang tidak ksatria. Dan pastinya tidak ada yang mengacungkan telunjuk. Mengaku sebagai pengirimnya.

Tanggapan langsung yang diberikan Presiden SBY terhadap isu SMS fitnah dari pengirim yang mengaku M Nazaruddin dinilai akan mengurangi kredibilitasnya sebagai seorang pemimpin. SBY harus segera berhenti bersikap reaktif seperti ini.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pagi ini akan memeriksa Menpora Andi Mallarangeng. Politisi Demokrat itu akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap di kementeriannya.

Dalam memburu M Nazaruddin yang kini diketahui berada di Singapura, pemerintah akan mengerahkan Kapolri, Menlu dan Kepala BIN. Hal ini dianggap tidak pantas karena seperti mencampuradukkan urusan negara dengan urusan partai.

Tidak seharusnya seorang presiden seperti SBY menanggapi langsung isu-isu fitnah yang memojokkan dirinya. Situasi ini justru menunjukkan komunikasi politik istana kepresidenan tidak berjalan dengan baik.

Reaksi Presiden SBY menanggapi SMS fitnah yang beredar dinilai berlebihan. Sereaktif ketika menanggapi kasus WikiLeaks. Karena tanggapan SBY ini, kasus utama yang melibatkan kader Partai Demokrat (PD) M Nazaruddin jadi melebar.

M Nazaruddin dikonfrontir oleh Metro TV dengan Sekjen MK Janedjri M Gaffar. Seru! Nazaruddin bilang Janejdri pembohong, sedangkan Janedjri bilang Nazaruddin memutarbalikkan fakta.

Ketua MK Mahfud MD menegaskan ramainya berita Andi Nurpati dipolisikan adalah bagian dari demokrasi Indonesia. Ia mengaku senang dengan berita tersebut dan menganggapnya sebagai produk analisis semata.

Proses kepergian M. Nazaruddin ke Singapura kembali jadi misteri. Ketua Fraksi PD, M. Jafar Hafsah rupanya tidak menandatangani surat pemintaan izin berobat ke luar negeri yang diajukan oleh Nazaruddin selaku anggota Komisi VII DPR dari FPD.

Presiden SBY dinilai over reaktif menanggapi isu SMS fitnah dari pengirim yang mengaku M Nazaruddin. Seharusnya isu tersebut cukup ditanggapi oleh juru bicara Partai Demokrat saja.