Pelaksanaan pencoblosan Pilpres 2014 di Hong Kong berlangsung ricuh. Istana menunggu penjelasan KPU dan Menteri Luar Negari.

Partisipasi pemilih di luar negeri ternyata sangat tinggi. Bahkan di beberapa TPS, kertas suara tidak mencukupi seperti terjadi di Los Angeles, Amerika Serikat. Tim Jokowi-JK menyambut gembira hal ini.

Ketua MPR Sidarto Danusubroto bereaksi keras soal kabar ratusan WNI yang tidak bisa mencoblos di Hong Kong. Sidarto menegaskan bahwa WNI di mana pun harus difasilitasi hak pilihnya.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan menyoroti kasus Warga Negara Indonesia (WNI) yang tak bisa menyoblos di Hongkong. Jika memang benar terjadi kecurangan, maka akan ditindaklanjuti.

Dugaan adanya ketidaknetralan PPLN Hongkong muncul seiring dengan aksi unjuk rasa ratusan WNI yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Bawaslu dan KPU diminta untuk menyelidiki dugaan tersebut.

Ratusan WNI di Hongkong tidak bisa mencoblos karena datang setelah Tempat Pemilihan Suara (TPS) ditutup. Mereka berunjuk rasa menuntut dibukanya kembali TPS.

Ketua Bawaslu Muhammad dan dua komisioner KPU yakni Sigit Pamungkas dan Juri Ardianto hadir menyaksikan jalannya Pilpres di Hongkong yang sempat diwarnai aksi demonstrasi oleh WNI yang datang terlambat ke TPS.

Ratusan WNI di Hongkong kecewa karena tak bisa menggunakan hak pilihnya dalam pilpres. Mereka tak bisa mencoblos karena terlambat datang dari waktu yang sudah ditentukan ke Tempat Pemilihan Suara (TPS).

Sebagian WNI di Hongkong harus menelan kekecewaan saat hendak mencoblos. Sebab, Panitia Pemilihan Luar Negeri Hongkong menutup TPS disaat masih banyak pemilih yang mengantre.

Kecurangan menjelang Pilpres 2014 dilaporkan mulai terjadi secara masif. Gabungan LSM yang tergabung dalam Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia menerima banyak laporan kecurangan pemilu yang melibatkan birokrat.