Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung di Indonesia mendapat sorotan para peneliti demokrasi dari banyak negara. Indonesia bahkan dianggap sebagai laboratorium dan sekolah demokrasi terbesar di dunia.

Jokowi-Jusuf Kalla memang baru akan dilantik pada 20 Oktober 2014 sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2014-2019. Namun tantangan-tantangan serta hambatan yang akan dihadapi oleh Jokowi-JK sudah terpampang di depan mata. Apa sajakah tantangan tersebut?

‎Wacana terkait Pansus untuk mengevaluasi pelaksanaan Pemilu Presiden 2014 akhirnya mencuat dalam rapat Komisi II dengan KPU dan Bawaslu. Politisi PKS Jazuli Juwaini mendorong agar Komisi II merekomendasikan Pansus itu.

‎Dalam rapat bersama DPR, KPU turut melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh jajarannya di bawah dalam menyelenggarakan Pemilu 2014. Total ada 2.433 anggota KPU yang terbukti melanggar. 13 Kasus di antaranya pidana.

‎Komisi II DPR akhirnya menggelar rapat untuk mengevaluasi Pilpres 2014 dengan memanggil KPU dan Bawaslu. Rapat pertama pasca Pilpres ini digelar terbuka di gedung DPR.

Ketum PAN Hatta Rajasa melayat almarhum jenazah Ketum Gerindra Suhardi di DPP Gerindra. Hatta didampingi istrinya, Okke Rajasa.

Ketua KPU Husni Kamil Manik menginginkan jalannya Pemilu Kada (Pilkada) 2015 bisa lebih baik dibanding Pilpres yang baru saja usai. Untuk mencapainya, Husni pun telah memasang ancang-ancang. Apa saja?

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak gugatan kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa terkait pilpres. Tim kuasa hukum pasangan koalisi merah putih itu menilai PTUN lempar tanggung jawab.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan tidak bersedia menangani sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada). Ke manakah nanti sengketa itu akan ditangani?

Penyidik Polres Pasuruan Kota akhirnya menetapkan 13 eks ketua dan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan seorang calon legislatif Partai Gerindra sebagai tersangka kasus suap Pileg 2014.