Keberadaan Sekretariat Gabungan (Setgab) dinilai dapat mendegradasi sikap kritis partai koalisi terhadap pemerintah. Ketua Harian Setgab Koalisi Aburizal Bakrie secara tegas membantah tudingan itu.

Untuk mengatasi sepinya peminat, pansel pimpinan KY harus segera melakukan upaya 'jemput bola' seperti yang dilakukan pansel KPK. Apalagi masa pendaftaran calon pimpinan KY diperpanjang hingga 18 Juli 2010.

ICW menilai Todung Mulya Lubis harus mundur dari keanggotan di Pansel pimpinan KPK, jika ia ditunjuk sebagai perwakilan masyarakat. Alasannya, setelah menjadi anggota Dewan Pembina PD, Todung tidak layak merepresentasikan suara publik lagi.

Sekjen TII, Teten Masduki, menyerahkan sepenuhnya desakan mundur Todung Mulya Lubis dari keanggotaan pansel pimpinan KPK kepada Presiden. Namun, secara pribadi Teten setuju pansel harus bebas dari kepentingan politik.

Praktisi hukum Todung Mulya Lubis tercatat sebagai anggota Dewan Pembina PD. Namun, di saat yang sama juga bergabung di pansel pimpinan KPK. Demi menjaga independensi, pansel akan mengklarifikasi masalah ini.

Jika sebagian pihak mendorong Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD maju dalam bursa calon Ketua KPK, lain hal dengan pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Bachtiar Effendy. Ia meminta Mahfud tetap di posisinya sebagai Ketua MK.

DPD tidak mau ketinggalan meramaikan bursa calon Ketua KPK. Mereka mengajukan koleganya asal Bali di parlemen, I Wayan Sudirta, sebagai bakal calon pengganti Antasari Ashar.

Dukungan terhadap Mahfud MD dan Saldi Isra untuk mencalonkan diri menjadi ketua KPK tidak hanya datang dari Forum Rektor. Dua profesor itu ternyata juga didukung oleh anggota DPR.

Masalah yang dihadapi KPK sangat kompleks. Ada 3 indikasi yang jelas untuk melemahkan KPK saat ini.

Kejaksaan didorong untuk segera mengambil sikap tegas terhadap kasus yang melilit dua pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Kejaksaan bisa memilih opsi deponeering atau menjamin peradilan Bibit-Chandra bebas intervensi.