Rapat pleno Komisi III DPR pada 3 Juli 2012 menyepakati revisi UU KPK. Tujuh dari 9 fraksi di DPR sepakat untuk meneruskan draf revisi UU KPK yang telah dibuat ke Baleg DPR. Fraksi Partai Gerindra mendorong KPK dijadikan lembaga permanen.

Rapat pleno Komisi III DPR pada 3 Juli 2012 ternyata menyepakati revisi UU KPK. Fraksi Partai Golkar DPR menekankan perlunya diatur mengenai pembentukan Dewan Pengawas KPK.

Sejumlah fraksi di DPR menegaskan tak pernah menyepakati revisi UU KPK. Namun rapat pleno Komisi III DPR ternyata mendorong draf revisi UU KPK untuk diteruskan.

Wacana revisi UU KPK terus menjadi polemik di DPR. Beberapa pihak bahkan mendesak Presiden segera bersikap agar polemik berakhir dan upaya melemahkan KPK melalui revisi UU tidak terwujud. Namun pemerintah enggan menanggapinya.

Setelah PKS, kini giliran PPP mengirim surat ke pimpinan DPR agar menghentikan revisi UU KPK. Bagi PPP, revisi itu tidak diperlukan.

Beberapa fraksi di DPR saat ini menyatakan menolak revisi UU KPK. Namun berdasarkan risalah rapat pleno Komisi III DPR, tujuh fraksi setuju usulan revisi tersebut dilakukan. Tujuh fraksi tersebut yaitu PD, Golkar, PAN, PKB, PPP, Gerindra, dan Hanura

Sejumlah fraksi di DPR belakangan balik badan menolak revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sikap ini diperlihatkan ketika muncul protes publik atas rencana pengurangan wewenang KPK.

Ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia, Indriyanto Seno Adji berpendapat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memang tidak perlu turun tangan terkait revisi Undang-Undang KPK.

Sikap anggota DPR terkesan tidak tegas soal pembatalan revisi UU KPK. Meskipun di depan publik terang-terangan mendukung pembatalan, namun ternyata pembahasan masih berlanjut.

Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin menyatakan tekanan publik agar Presiden SBY bersikap terkait revisi Undang-Undang KPK, tidak tepat. Alasannya, revisi UU Nomor 30/2002 itu masih dalam pembahasan di Baleg DPR.