detikNews

Polri Temukan Ormas Anti-Pancasila, Menkum HAM: Kita Kaji Lagi

Polri mengatakan masih ada ormas yang dinilai anti-Pancasila. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly akan mengkaji temuan ormas anti-Pancasila itu.

Jumat, 21 Jul 2017 12:47 WIB

detikNews

Ketua MK: Optimistis Selesaikan Tunggakan Perkara yang Tersisa

Meski ingin segera menuntaskan tunggakan perkara yang ditangani MK, Arief tetap berhati-hati dalam proses pengurusan putusan.

Kamis, 20 Jul 2017 18:33 WIB

detikNews

Selain HTI, Ada Lagi Ormas yang Dilaporkan Anti-Pancasila oleh Polri

Perppu Ormas mengatur tiga sanksi terhadap ormas anti-Pancasila, yakni peringatan tertulis, penghentian kegiatan, dan pencabutan status badan hukum.

Kamis, 20 Jul 2017 16:33 WIB

detikNews

Saat Masyumi Bubar

Diperlukan sikap pemerintah untuk menangkal paham-paham yang tak sesuai dengan ideologi negara. Tapi, bukankah sebaiknya dirangkul dahulu?

Kamis, 20 Jul 2017 16:05 WIB

detikNews

Perppu Ormas dan Penguatan Pancasila

Kalau dibaca lebih jeli, Perppu Ormas merupakan landasan hukum pemerintah mencegah upaya main hakim sendiri dengan kekerasan yang dilakukan sebagian ormas.

Kamis, 20 Jul 2017 15:20 WIB

detikNews

Tanggapan Kapolri atas Perppu Ormas dan Pembubaran HTI

Polri tak akan mengeluarkan perizinan untuk kegiatan HTI. Akan melakukan tindakan tegas jika HTI tetap melakukan kegiatan.

Kamis, 20 Jul 2017 14:52 WIB

detikNews

Dibubarkan Pemerintah, HTI: Apa Buktinya Kami Anti-Pancasila?

HTI mempertanyakan keputusan yang mengatakan adanya tindakan anti-Pancasila. Mereka tidak merasa melanggar satu pun peraturan.

Kamis, 20 Jul 2017 14:27 WIB

detikNews

Perppu Ormas dan Kebimbangan Publik

Sambil berpikir positif atas munculnya Perppu Ormas untuk keutuhan NKRI, kita bisa sama-sama mengawasi penggunaannya ke depan.

Kamis, 20 Jul 2017 14:05 WIB

detikNews

Tutup Kantor, HTI: Kami Taat kepada Hukum

HTI menutup kantornya setelah Kemenkum HAM secara resmi mencabut status badan hukum HTI. Sebagai bentuk kepatuhan pada hukum.

Kamis, 20 Jul 2017 13:57 WIB

detikNews

JK Persilakan HTI Tempuh Jalur Hukum

Wapres JK menegaskan Perppu 2/2017 itu telah berlaku meski belum disahkan oleh DPR.

Kamis, 20 Jul 2017 12:04 WIB