Setelah euforia sunset policy berakhir, kini makin banyak wajib pajak orang pribadi yang mulai tersadar akan hak dan kewajiban perpajakkannya, bahwa tidak hanya sekedar menyampaikan SPT.

Di masa lalu, dapat dimaklumi persepsi melelahkan muncul ketika masyarakat mengurus kewajiban perpajakan. Seorang wajib pajak (WP) harus berurusan dengan seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (KPBB).

Ditjen Pajak mengakui belum bisa melaporkan realisasi insentif PPh 21 karena masih dalam proses pengumpulan laporan, karena hingga saat ini laporan ke Kantor Pusat Ditjen Pajak masih sangat minim.

Pemerintah mulai melakukan seleksi Komisi Pengawas Perpajakan (KPP) yang keanggotaannya berasal bukan dari Pegawai Negeri Sipil. Seleksi dilakukan sejak 8-15 Juni 2009.

Saya memiliki NPWP yang tidak sesuai kartu, sehingga harus menggantinya. Bagaimana prosedur pergantian atau revisi NPWP? Berapa lama bisa mendapatkan NPWP baru yang sesuai dengan KTP?

Kantor saya mengirimkan barang berupa genset dengan biaya pengiriman Rp 25,5 juta. Tapi saya diminta harga plus PPN 10% dan PPh 2%. Bagaimana sebenarnya pajak pengiriman barang?

Terpilihnya Darmin Nasution sebagai DGS BI membuat posisi Dirjen Pajak ikut kosong. Dirjen Pajak baru dinilai harus bisa seperti Darmin yang banyak melakukan pembaruan dan berani menegakkan hukum.

Sebagian besar wajib pajak orang kaya ternyata belum memenuhi kewajiban pajaknya sesuai ketentuan. Hanya sebagian kecil yang sudah benar dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

NPWP atas nama H ANIZAR yang terdaftar di KPP Pratama Pasar Minggu sudah dihapus dan diterbitkan NPWP baru. Wajib Pajak (TAMALIA THAHIR) dihimbau oleh KPP Pratama Jakarta Cilandak untuk memasukkan SPTnya.

Hari itu juga saya ke PAM Gudang Air Pasar Rebo dan melunasi tagihan tersebut sambil menanyakan kok bisa terjadi tagihan saya tertunggak bulan Januari 2009 saja. Sedangkan bulan setelahnya lunas semua?