Koalisi LSM yang terdiri dari Fitra, Formapi, KIPP dan IPW, mendesak Komisi II DPR menyelidiki dugaan korupsi yang dilakukan KPU.

Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) Maluku menemukan 232 kasus penyimpangan, namun yang direkomendasikan hanyalah 216 kasus. Diduga negara rugi Rp 28,3 M.

RRI kembali diduga melakukan mark up. Menurut temuan ICW, RRI melakukan mark up senilai Rp 21 miliar dalam proyek Proyek Pemilu II.