Sejumlah lembaga penegak hukum seperti KPK, BPK dan PPATK sudah berkomitmen untuk membuat Jakarta bebas dari korupsi. Apalagi Gubernur DKI Jokowi dan Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mau bekerja sama dengan lembaga itu.

Terseretnya nama Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah di KPK dinilai berpengaruh pada citra Partai Golkar menjelang Pemilu 2014. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono mengakui hal itu.

Wacana revisi UU Pilkada mengemuka setelah 'dinasti' politik keluarga Ratu Atut di Banten ramai dibicarakan. Adik tiri Atut yang juga Wali Kota Serang Tubagus Haerul Jaman mempersilakan jika UU tersebut akan ditinjau ulang ke MK.

Adik tiri Atut yang juga Wali Kota Serang Tubagus Haerul Jaman angkat bicara terkait politik dinasti Ratu Atut di Banten. Menurutnya tak ada yang salah dengan hal itu dan murni sebagai hasil dari demokrasi.

Haerul pun menegaskan jika dia menang karena masyarakat Serang telah percaya dan tak ada hubungannya dengan kakak tirinya yang juga Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah.

Putusan MK tersebut membuat adik tiri Gubernur Banten Ratu Atut, Tubagus Haerul Jaman, tetap duduk sebagai Wali Kota Serang.

Setiap hakim konstitusi mendapat uang penanganan perkara pilkada sebesar Rp 5 juta per putusan. Alhasil, seorang hakim MK bisa mengantongi Rp 100 juta lebih perbulan.

Hakim MK Maria Farida menjadi anggota tim panel bersama-sama tersangka suap Akil Mochtar saat menangani suatu perkara. Sejauh ini menurut Maria, tak ada keputusan Akil yang dianggap janggal.

Hakim MK Maria Farida malam ini dimintai keterangan oleh Majelis kehormatan Mahkamah konstitusi (MKMK). Usai pemeriksaan, Maria menegaskan jika Akil Tak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi yang lain dalam pengambilan keputusan.

Dua hakim agung yang diperiksa MKMK malam ini yaitu Maria Farida dan Anwar Usman. Keduanya merupakan tim panel bersama Akil Mochtar dalam menangani suatu perkara.