Koalisi Merah Putih (KMP) merasa bahagia dengan diketok palunya mekanisme Pilkada via DPRD. Lalu bagaimana nasib lembaga Pemilu seperti KPU, Bawaslu dan DKPP?

DKPP menyidangkan 309 perkara pelanggaran etik yang dilakukan penyelenggara Pemilu sepanjang Januari hingga September 2014. Sebanyak 154 anggota komisioner baik KPU maupun Bawaslu, dipecat.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memecat ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku Barnabas Dumas Manery. Barnabas dipecat karena terbukti berjudi di kantornya.

Tim Seleksi Menteri detikcom mengusulkan 3 nama calon Menteri Sekretaris Negara yaitu Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie, Wakil Ketua DPR Pramono Anung, dan Rektor UGM Pratikno. Pembaca yang mengikuti polling di seleksimenteri.com sementara mengunggulkan Pramono.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie bersuara soal polemik RUU Pilkada. Jika Pilkada diputuskan melalui DPRD, dia memprediksi akan banyak KPU di provinsi hingga kabupaten yang tutup.

DKPP memecat 141 anggota KPU dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pemecatan itu dilakukan DKPP karena para komisioner KPU tersebut melanggar kode etik selama perhelatan Pemilu 2014.

Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur Ida Farida Ernada meloloskan pengurus parpol, caleg dan seseorang yang tak lulus tes menjadi komisioner. Oleh karena itu, DKPP mencopot Ida sebagai ketua.

Tim Pakar dan Pokja Redaksi Seleksi Menteri detikcom mengusulkan tiga nama untuk duduk di kursi Menko Polhukam di kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla. Tiga orang tersebut adalah Jimly Asshiddiqie, Ryamizard Ryacudu, dan Sjafrie Sjamsoeddin.

Joko Widodo dan Jusuf Kalla berjanji akan membentuk pemerintahan untuk mewujudkan konsep Trisakti yang pernah digencarkan oleh Presiden pertama RI Sukarno. Poin pertama dari Trisakti adalah Berdaulat dalam Bidang Politik yang dijabarkan menjadi dua belas hal.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddique ikut angkat bicara perihal pembahasan RUU Pilkada oleh DPR. Pembahasan itu memunculkan polemik soal pilkada langsung atau tak langsung lewat DPRD.