Ratusan orang dari kubu PPP Djan Faridz menggelar doa bersama menjelang putusan konflik PPP di halaman Gedung PTUN. Doa dipimpin oleh Ketua DPP PPP kubu Djan Faridz, Abraham Lunggana (Lulung).

Menjelang putusan konflik Partai Persatuan Pembangunan, area Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dijaga ketat sekitar 150 petugas polisi. Pengamanan ketat ini untuk mengantisipasi potensi ricuh.

Dua anggota sindikat narkoba asal Australia, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan kembali mengajukan banding. Pasalnya, Selasa, 24 Februari 2015, PTUN Jakarta menolak gugatan keduanya yang mempermasalahkan penolakan grasi oleh Presiden Joko Widodo.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dijadwalkan akan membacakan putusan gugatan dualisme kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Rabu (25/2) besok. Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin yang merupakan menteri dari PPP enggan berkomentar saat dimintai tanggapan.

Manuver hukum yang dilakukan oleh Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, kandas di PTUN. Jaksa Agung HM Prasetyo sebenarnya sudah menegaskan bahwa upaya hukum tersebut tidak ‎tepat dan pasti gagal.

Mahkamah Partai Golkar akan membacakan putusan atas dualisme kepengurusan Partai Golkar pada sidang Rabu (25/2) besok. Ketua DPP Bidang Hukum kubu Agung, Laurens Siburian optimis permohonannya dikabulkan Mahkamah Partai.

Hakim Sarpin Rizaldi menambahkan kewenangannya sendiri mengadili objek sengketa yang tidak diberikan UU. Adapun PTUN Jakarta tidak menambah kewenangan mengadili objek sengketa yang tidak diberikan UU.

Nama Bali Nine disematkan kepada sembilan WN Australia yang akan menyelundupkan heroin 8,2 kg dari Australia ke Bali. Manuver hukum mereka gencar dilakukan hingga akhirnya kandas di PTUN Jakarta.

Pergantian pucuk di pimpinan di PPP dan Golkar berujung pada perpecahan karena ada yang ingin mengubah arah politik partai. Tak mau ikut-ikutan, pendukung caketum PAN Zulkifli Hasan yakin partai tersebut akan setia berada di luar pemerintahan.

PTUN Jakarta tidak menerima gugatan Andrew-Myuran yang menggugat penolakan grasi oleh Presiden Joko Widodo. Menurut Ketua PTUN Jakarta, grasi bukanlah objek sengketa PTUN Jakarta.