Wakil Presiden Boediono yang menjadi Gubernur BI saat keputusan bailout Century belum bisa menanggapi temuan BPK terkait proses bailout Bank Century, dirinya masih mempelajari hasil audit BPK tersebut.

Sekjen PDIP Pramono Anung tidak melihat ada pihak-pihak yang akan melakukan impeachment (pemakzulan) terhadap Presiden SBY jika mengintervensi kasus Bibit-Chandra. Pram juga tidak merasakan adanya upaya impeachment itu.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan DPR tidak pernah menyatakan penolakannya terhadap Perppu Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) yang diajukan pemerintah akhir tahun lalu.

Pola pengawasan perbankan oleh BI harus diubah. Sudah saatnya model pengawasan yang diterapkan sejak era krisis 1997 diubah agar beban yang ditanggung negara tidak membengkak lagi.

Pemerintah telah mengeluarkan dana besar untuk sesuatu yang belum tentu terjadi. Terlepas dari adanya skenario dan bermacam-macam kecurangan dalam penyelamatan Bank Century kasus ini telah menimbulkan risiko yang besar bagi keuangan Negara.

Berbagai praktek-praktek perbankan tidak sehat dilakukan oleh pemegang saham, pengurus dan pihak terkait Bank Century sebelum diambil alih LPS. Nilai kecurangan yang harus ditutup LPS mencapai Rp 6,322 triliun.

LPS menyatakan dana penyelamatan Bank Century senilai Rp 6,7 triliun tidak menggunakan dana APBN alias uang negara, sehingga tidak perlu persetujuan DPR.

BPK menduga LPS melakukan rekayasa terhadap aturannya agar Bank Century dapat memperoleh tambahan suntikan dana tidak hanya untuk memenuhi kecukupan modal, tapi juga untuk memenuhi likuiditas.

BPK menilai Bank Century telah mengalami kerugian karena mengganti deposito milik Boedi Sampoerna sebesar US$ 18 Juta dengan dana yang berasal dari penyertaan modal sementara (PMS).

BI merespons hasil audit investigasi BPK atas Bank Century. BI menyayangkan hasil audit BPK yang dinilainya tidak mengungkap latar belakang penyelamatan Bank Century yang menelan dana hingga Rp 6,7 triliun.