KPN Praya, Sumedi tidak mempermasalahkan langkah KPK yang telah mencegahnya berpergian ke luar negeri. Bersama dua hakim lainnya, ketiganya dicegah terkait tertangkapnya Kajari Praya, Subri.

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengaku sudah menyelidiki jaksa Subri yang ditangkap KPK karena diduga menerima suap. Namun, Jaksa Agung Basrief Arief menolak jika pihaknya dianggap keduluan oleh KPK.

Buntut tertangkapnya Kajari Praya, Subri, KPK mencegah tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Praya. Atas pencegahan ini, KPN Praya Sumedi mengaku kaget karena merasa tidak terlibat dalam kasus itu.

KPK menangkap tangan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Praya Lombok Tengah, Subri, yang diduga terlibat suap sertifikasi tanah. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menengarai adanya keterlibatan oknum polisi dalam kasus tersebut.

KPK mencegah tiga hakim Pengadilan Negeri Praya, Nusa Tenggara Barat (NTB), diduga terkait penangkapan Kajari Praya Subri. Komisi Yudisial (KY) langsung bergerak menindaklanjuti dugaan pelanggaran etik tiga hakim itu.

Ketua Umum Partai Hanura Wiranto menonaktifkan sementara Bambang W Soeharto dari jabatannya sebagai Dewan Penasihat Hanura menyusul dicegahnya Bambang ke luar negeri oleh KPK. Posisi Bambang diambil alih Wiranto.

Ketua Umum Partai Hanura Wiranto menonaktifkan sementara Bambang W Soeharto dari jabatannya sebagai Dewan Penasihat Hanura. Menurut Wiranto, kasus PT Pantai Aan yang membuat Bambang dicegah KPK ke luar negeri tidak terkait Hanura.

Lusita Ani Razak telah ditetapkan sebagai tersangka suap terhadap Kajari Praya, Lombok Tengah. Lusita hari ini menjalani pemeriksaan pertama usai resmi menjadi tahanan KPK. 

KPK terus menelusuri kemungkinan banyaknya kerjasama ilegal antara penegak hukum dan pengusaha di Nusa Tenggara Barat.

Jamwas Kejagung Mahfud Manan akan ke Praya, NTB untuk memeriksa keterlibatan jaksa lain dalam dugaan kasus suap pemalsuan sertifikat tanah yang membelit Kajari Praya (nonaktif) Subri.