Ada dua opsi kelanjutan revisi UU KPK yang saat ini sudah dilimpahkan Komisi III ke Baleg DPR, yaitu dirumuskan ulang atau dihentikan. FPD memilih opsi yang disebut terakhir. Seperti saran Presiden SBY, sebaiknya revisi UU KPK dihentikan.

Pelimpahan pembahasan revisi UU KPK dari Komisi III ke Baleg DPR tak serta merta membuat pembahasan revisi UU kontroversial itu dihentikan. Dibutuhkan kesepakatan dari fraksi-fraksi yang ada di DPR untuk menghentikan pembahasan.

Fraksi-fraksi di DPR satu persatu menyatakan sepakat untuk menghentikan pembahasan revisi UU KPK. Bahkan Komisi III secara tiba-tiba 'melempar' sepenuhnya nasib draf itu kepada Badan Legislasi (Baleg). Apa langkah selanjutnya?

Pidato Presiden SBY menyangkut belum diperlukannya revisi UU KPK direspons Fraksi Partai Golkar DPR. Kini, Golkar akhirnya menarik dukungan revisi UU KPK.

Pidato SBY soal revisi UU KPK diibaratkan seperti umpan lambung untuk DPR untuk tidak bermain dengan upaya pemberantasan korupsi. DPR harus segera menghentikan rencana revisi UU KPK.

Pesan SBY terkait tidak diperlukannya revisi UU KPK harus direspon oleh DPR. Respon tersebut dengan cara menghentikan penyusunan RUU KPK oleh Komisi III maupun Baleg dan dicabut dari program legislasi nasional 2010-2014.

Baleg menilai ada dua pilihan mengenai kelanjutan RUU itu, dihentikan atau dilakukan perubahan-perubahan secara terbatas.

Meski sejumlah partai telah menyatakan sikapnya untuk menghentikan revisi UU KPK dengan menyurati pimpinan DPR, Partai Golkar tetap ingin merevisi UU KPK. 

Komisi III menolak melanjutkan pembahasan revisi undang-undang KPK dan menyerahkannya kepada Baleg. Mereka membantah jika keputusan itu sebagai bentuk lepas tanggung jawab.

Komisi yang membidangi masalah hukum itu menganggap draf yang telah diajukan kedaluwarsa dan menyerahkan kelanjutan pembahasan kepada Baleg. Namun Baleg meminta surat resmi dari Komisi III yang menyatakan penyerahan itu.