Ketua MK Mahfud MD angkat bicara terkait alotnya pembahasan revisi UU Pilpres di DPR. Mahfud menuturkan, kepada yang tidak puas dengan hasil revisi UU Pilpres bisa mengajukan gugatan ke MK, dalam bentuk judicial review.

Rapat Setgab koalisi sepakat menolak revisi UU Pilpres, namun FPPP DPR tetap mendorong revisi UU Pilpres. Benih perpecahan Setgab, atau ada kepentingan lain yang harus diamankan?

Fraksi Partai Golkar DPR menolak Revisi UU Pilpres. Golkar pun meminta pembahasan awal revisi UU Pilpres di Baleg DPR ditunda.

Badan Legislasi (Baleg) hari ini menggelar rapat untuk mengambil keputusan final terkait usulan revisi UU nomor 42 tahun 2008 tentang Pilpres. Fraksi Partai Demokrat tetap pada padangannya bahwa revisi UU Pilpres belum dibutuhkan.

Komisi X punya kepedulian atas RUU Dikdok ini agar para dokter bisa ditempatkan di kawasan perbatasan atau daerah terpencil. Komisi X siap membahas Rancangan Undang-undang Pendidikan Kedokteran (RUU Dikdok) bersama Komisi IX.

Setgab koalisi akhirnya sepakat UU Pilpres tidak direvisi. Dengan demikian Setgab koalisi mempertahankan angka Presidential Threshold (PT) yang berlaku di Pemilu 2009 lalu sebesar 25 persen suara Pileg atau 20 persen kursi di DPR. Menjegal pencapresan Prabowo?

Rancangan Undang-undang tentang Keinsinyuran yang saat ini dibahas di Badan Legislatif (Baleg), dianggap penting untuk menghadapi persaingan dan perdagangan bebas ASEAN (AFTA) 2015. Sebagian infrastruktur hasil kerja para insinyur di Indonesia masih dianggap banyak persoalan.

KBRI Berlin tidak mengenali pernyataan yang beredar di media massa tanah air sekembali kunker Baleg DPR RI dari Jerman. KBRI Berlin selama ini selalu maksimal mendukung dan memfasilitasi kunker DPR RI.

DPR RI kembali mendapat sorotan negatif masyarakat, setelah kunjungan mereka ke Jerman ditayangkan di Youtube dan ternyata kinerjanya jauh dari profesional. Ini pandangan Ikatan Ahli dan Sarjana Indonesia Jerman.

Singkatnya Masa Persidangan II Tahun Sidang 2012-2013 DPR, hanya 20 hari kerja, membuat sejumlah Komisi di DPR membuat program yang dinilai realistis. Misalnya, Komisi I yang hanya akan memfokuskan pada pembahasan Rancangan Undang-undang dan kunker spefisik ke dalam dan luar negeri.