Sejumlah mahasiswa menggelar aksi dukungan menolak rencana pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Pilkada. Penolakan berdasar pada kekhawatiran RUU tersebut merusak hakikat demokrasi dan kedaulatan rakyat.

MUI bersama pemimpin Majelis Tinggi Agama Indonesia telah menyepakati pernikahan harus sesuai ajaran agama masing-masing. Lantaran pernikahan antar umat manusia diikatkan dengan sesuatu yang sakral. 

Empat orang alumnus dan 1 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) memohon legalisasi perkawinan beda agama kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Florence Sihombing, mahasiswi pascasarjana Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, telah dijatuhi sanksi akademik skorsing satu semester. Langkah selanjutnya, Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) FH UGM akan memberikan pendampingan saat Florence menjalani proses hukum.

UU Perkawinan kembali digugat. Jika sebelumnya masalah legalisasi perkawinan beda agama, maka kali ini soal usia minimal perempuan menikah. "Ibu saya nikah usia 11 tahun," kata Hidayatut.

KPK ikut angkat bicara mengenai rencana Koalisi Merah Putih untuk menghapus Pilkada Langsung. Menurut Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas Pilkada melalui DPRD akan membuat korupsi di daerah semakin menjamur.

Kertas putih sepanjang 500 meter dengan lebar 50 cm terbentang di Jalan Pahlawan, depan gedung DPRD Jawa Tengah. Puluhan seniman kemudian jongkok dan menggoreskan kuasnya membentuk wajah Munir Said Thalib, aktivis yang tewas di dalam pesawat tepat 10 tahun lalu.

Pemohon legalisasi perkawinan beda agama mengkhawatirkan orang yang menikah beda agama akan mengalami dampak sistemik. Salah satunya, anak mereka dianggap anak di luar kawin atau hasil zina.

4 Alumnus dan 1 mahasiswi FH UI memohon legalisasi perkawinan beda agama kepada MK. Namun langkah mereka menggugat pasal 2 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan itu menuai kontroversi.

DPR dalam waktu kurang dari sebulan akan mengesahkan RUU Pilkada, dengan mayoritas parpol menginginkan kepala daerah dipilih lewat DPRD tidak lagi langsung oleh rakyat.