Pemerintah akan segera mengajukan RUU JPSK ke DPR. Bila disahkan, aturan ini akan menjadi dasar hukum pengambilan keputusan kala terjadi krisis keuangan.

Dua pria yang berprofesi sebagai penagih hutang alias debt colector nyaris dibakar massa di Jalan Raya Pekayon, Bekasi. Pasalnya, dia disangka sebagai pelaku begal lantaran berupaya merampas motor milik warga.

Wacana remisi untuk koruptor yang digabungkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly terus mendapat protes keras. Remisi untuk tindak pidana luar biasa seperti kasus narkoba, pelanggaran HAM, terorisme, dan Korupsi harus diperketat.

Ketua Desk Cyber bidang Hukum Kemenko Polhukam Edmon Makarim menyatakan diblokirnya sejumlah situs yang dianggap radikal sudah sesuai UU. Namun pemblokiran itu bukan langkah penuntutan.

Tiga titik industri jamu mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) di Kecamatan Muncar dan Srono digerebek Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) didampingi Mabes Polri dan Polda Jatim.

Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat akan merevisi Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika (ITE).

ASN kini dilindungi UU Adminstrasi Pemerintahan (AN) ketika dibidik apakah terjadi penyalahgunaan wewenang atau tidak. Penyidik harus meminta 'izin' terlebih dahulu ke PTUN sebelum menjerat ASN dengan delik korupsi.

Dengan lahirnya UU Administrasi Pemerintahan, kini tidak mudah menjerat para koruptor. Jika PTUN 'mengizinkan', maka ia baru boleh diseret ke pengadilan pidana.

Di Indonesia, korban salah tangkap aparat dan meringkuk di penjara berbulan-bulan hanya diganti Rp 1 juta oleh negara. Di AS, seorang warga yang salah tangkap ada yang diberi ganti rugi Rp 42 miliar.

Maukah Anda ditahan dan dipenjara tanpa dosa lalu hanya diberi ganti rugi Rp 1 juta oleh negara? Pasti jawabannya tidak. Tapi apa mau dikata, aturan Indonesia mengatakan demikian.