Rapat kerja (raker) antara para menteri ekonomi dengan Komisi VI DPR ditunda. 

DPR di bawah koordinasi Komisi IV membentuk panja yang akan menginvestigasi masalah penyerobotan hutan oleh perkebunan. Untuk menyelesaikan masalah penyerobotan lahan ini, DPR bekerja sama dengan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya.

KPU menunggu keputusan dari Menkum HAM terkait kepengurusan partai yang boleh ikut Pilkada. Sikap KPU ini tidak bisa diterima oleh PPP kubu Djan Faridz.

Dualisme kepengurusan Golkar yang tidak kunjung usai membuat partai beringin ini terancam tidak bisa ikut Pilkada serentak. KPU pun masih belum memutuskan pengurus Golkar kubu mana yang bisa ikut Pilkada.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik berharap Panitia Kerja Dewan Perwakilan Rakyat bisa bekerja cepat melakukan pembahasan draf Peraturan KPU mengenai Pilkada serentak.

Pemerintah bersama DPR tengah membahas biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) 2015. Diperkirakan biaya ibadah haji tahun ini akan menurun dibanding tahun sebelumnya.

Menjelang pelaksanaan Pilkada serentak pada akhir tahun 2015, KPU dan Bawaslu akan membuat sejumlah peraturan. Komisi II DPR kemudian membentuk Panja Pilkada untuk mengawasi penyusunan peraturan itu.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar politisi Golkar Zulkarnaen Djabar terkait kasus korupsi penyelenggaraan haji dengan tersangka Suryadharma Ali. Zulkarnaen mengaku ditanya seputar panitia kerja (panja).

Nenek Asyani atau Bu Muaris didakwa mencuri kayu jati milik Perhutani meminta penangguhan penahanan terhadap dirinya. Komisi III DPR RI pun berharap agar penegak hukum dapat menggunakan hati nurani dalam menangani kasus ini.

Komisi VIII DPR menilai biaya ibadah haji seharusnya bisa diturunkan hingga US $ 200. Untuk membuktikannya, komisi yang membidangi masalah keagaamaan ini melakukan investigasi terhadap kontrak akomodasi ibadah haji di berbagai sektor.