Merasa hak-haknya dibungkam karena dilarang menyiarkan berita saat masa tenang kampanye Pilpres, 7 media nasional mengajukan judicial review UU Pilpres ke MK. UU tersebut mengancam kebebasan pers.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) akhirnya menghentikan program reality show baru 'Curhat dengan Anjasmara'. Program ini, dinilai KPI tak layak tayang.

Depkominfo baru saja melangsungkan rapat khusus membahas masalah penyelenggaraan televisi berbayar ilegal. Pemerintah pun menegaskan geliat TV berbayar tanpa izin ini tak akan dibiarkan, peredarannya akan ditertibkan!

Masih ingat Tukul ditegur KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) gara-gara mengeluarkan kata-kata berbau seks di acara 'Empat Mata'? Bagi Tukul teguran itu akan teringat terus. Bahkan ia mengaku senang ditegur KPI.

Acara reality show yang tengah menjadi primadona acara televisi ternyata juga tersandung masalah. Acara-acara itu ditegur Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) karena dianggap menyalahi aturan.

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Sasa Djuarsa Sendjaja, menyatakan peraturan yang dipakai dalam kampanye Pilpres di lembaga penyiaran tetap menggunakan aturan yang sama dengan aturan dalam kampanye Pileg.

Tak semua pengelola televisi berbayar (Pay TV) di daerah adalah ilegal.  Asosiasi Penyelenggara Multimedia Indonesia (APMI) diminta untuk lebih  hati-hati dan tidak sembarangan menuding.

Enam operator pay TV yang punya izin resmi gusar melihat pasarnya terus digerogoti operator pay TV ilegal. Apalagi, dari yang dulunya sembunyi-sembunyi, operator ilegal itu makin berani menampakkan diri ke hadapan publik.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menegur acara 'Bukan Empat Mata' yang tayang di Trans7 karena dianggap sering menampilkan dialog-dialog yang menjurus seks. Tukul, sang pembawa acara, berjanji akan stop bicara berbau seks.

Setelah berganti nama, 'Bukan Empat Mata' kembali ditegur Komisi Penyiaran Indonesia gara-gara menampilkan celetukan berbau seks. Tak mau izin siar kembali dicabut, 'Bukan Empat Mata' siap evaluasi diri.