Ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia, Indriyanto Seno Adji berpendapat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memang tidak perlu turun tangan terkait revisi Undang-Undang KPK.

Sikap anggota DPR terkesan tidak tegas soal pembatalan revisi UU KPK. Meskipun di depan publik terang-terangan mendukung pembatalan, namun ternyata pembahasan masih berlanjut.

Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin menyatakan tekanan publik agar Presiden SBY bersikap terkait revisi Undang-Undang KPK, tidak tepat. Alasannya, revisi UU Nomor 30/2002 itu masih dalam pembahasan di Baleg DPR.

PKS mendorong penghentian pembahasan revisi UU KPK di DPR. Untuk menunjukkan keseriusannya, fraksi PKS bahkan menyurati Ketua DPR RI.

Ketua KPK Abraham Samad kembali menegaskan penolakannya atas revisi Undang-Undang KPK di DPR. Bagi Abraham revisi tersebut malah melumpuhkan kinerja komisi antikorupsi.

Komisi III berencana menarik draf RUU KPK dari Baleg. Penarikan ini dilakukan menyusul adanya pro kontra terkait revisi sejumlah pasal yang dianggap melemahkan komisi antikorupsi.

Badan Legislasi (Baleg) mulai melakukan rapat pembahasan atas draf usulan revisi undang-undang KPK. Wakil ketua Baleg, Dimyati Natakusumah, berharap Komisi III menarik kembali draf usulan revisi undang-undang yang menuai polemik itu.

Polemik usulan revisi undang-undang KPK yang diusung komisi III, dikritik karena tak melibatkan KPK dalam pembahasannya. Apa jawaban DPR?

Mayoritas fraksi di DPR saat ini menolak revisi UU KPK. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar pun geram dengan hal itu. Pasalnya sebelumnya semua fraksi menyetujui revisi UU KPK.

Wacana merevisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah dihembuskan oleh komisi III DPR RI. Menanggapi hal ini, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menentukan sikap menolak adanya upaya revisi tersebut.