Anggota DPR yang menjabat hasil dari pemilihan langsung bisa saja dipecat atau di-recall oleh ketua umum parpol sewaktu-waktu. Mantan Ketua MK Jimly Assiddiqie berpendapat bahwa aturan mengenai hal tersebut harus diubah.

Hampir dua bulan semenjak Presiden Jokowi beserta Kabinet Kerja dilantik sudah banyak keputusan yang diambil. Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa Presiden Jokowi adalah pengambil keputusan yang baik.

Di antara partai-partai anggota KMP, tinggal PKS saja yang belum tegas menyatakan sikapnya soal Perpu Pilkada, apakah menolak ataupun mendukung. PKS akan menentukan sikapnya pada 'menit-menit akhir' pengambilan keputusan di DPR terhadap Perpu Pilkada pada Januari 2015 nanti.

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menilai tidak menjadi masalah apabila Jokowi tidak mendapat dukungan mayoritas di DPR. Menurutnya, kondisi Jokowi mirip dengan kondisi Presiden Amerika Serikat Barrack Obama.

Selama ini presiden selalu menyampaikan pidato kenegaraan di DPR. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengusulkan agar di masa mendatang, presiden menyampaikan pidato kenegaraan di forum MPR.

Partai Golkar menginginkan Pemilu dilaksanakan secara tertutup tanpa nama-nama calon anggota legislatif‎ dalam kertas suara, melainkan hanya nama partai saja. Partai Gerindra siap mengakomodasi ide Golkar yang mirip pemilu era Orde Baru (Orba) itu.‎

Christea Frisdiantara caleg dari Partai Demokrat akan melaporkan komisioner KPU Kota Malang ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilhan Umum (DKPP), setelah gugatannya dimemenangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Penyidik PNS Pajak Kanwil Jakarta Timur mengungkap jaringan penerbit faktur fiktif di DKPP Kramatjati. Setidaknya ada delapan orang yang ditetapkan tersangka, dua diantara merupakan mantan pegawai honorer.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Suryadharma Ali serius menggelar Muktamar meski kubu Romahurmuziy telah mengantongi SK dari Menkum HAM. Muktamar ini bahkan dihadiri oleh seluruh petinggi partai dari Koalisi Merah Putih (KMP).

Pakar hukum tata negara Refly Harun mengingatkan jangan sampai presiden dilibatkan dalam konflik tersebut.