KPK tengah melengkapi berkas kasus korupsi Alkes Banten agar bisa segera dirampungkan. Untuk melengkapi berkas, KPK memanggil beberapa petinggi Pemprov Banten.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban turut mendukung upaya KPK dan aparat penegak hukum lainnya dalam upaya pemberantasan praktik pemerasan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) merasa masih banyak kasus pemerasan terhadap TKI yang harus dibongkar selain di bandara. APJATI meminta KPK juga memeriksa Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang selama ini juga memeras TKI.

Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) mengapresiasi keberhasilan KPK dan Bareskrim Polri mengungkap kasus pemerasan TKI di Terminal II Bandara Soekarno Hatta. 

Tim penyidik KPK pada Kamis (7/8) kemarin melakukan penggeledahan di rumah pribadi Bupati Karawang Ade Swara. Berbekal dokumen yang didapatkan penyidik dari penggeledahan itu, KPK bisa lebih jauh mengembangkan kasus pemerasan tersebut.

Kembali ke kampung halaman setelah bertahun-tahun di negeri orang, merupakan salah satu yang diimpikan setiap buruh migran yang ada di luar negeri. Namun, ketika kaki menginjak tanah air, yang diimpikan itu tenggelam.

KPK akan mengirimkan surat rekomendasi ke presiden, terkait kinerja BNP2TKI karena maraknya kasus pemerasan terhadap TKI. Namun lembaga antikorupsi ini akan terlebih dahulu memanggil BNP2TKI.

Bupati Karawang Ade Swara ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait pemerasan terhadap pihak swasta. Penyidik terus mengembangkan kasus ini dan tak menutup kemungkinan Ade disangkakan terlibat pencucian uang.

Setelah lebih dari 6 jam melakukan penggeledahan di rumah pribadi Bupati Karawang Ade Swara, petugas KPK pergi sekitar pukul 16.20 WIB. Petugas membawa kardus dan tas plastik.

Sejumlah petugas KPK menggeledah rumah pribadi Bupati Karawang, Ade Swara, yang berada di Bandung. Penggeledahan terkait dengan kasus dugaan pemerasan PT Tatar Kerta Bumi yang mengajukan izin pembangunan mal.