Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri Komjen Budi Waseso menyebut pihaknya berjanji akan mendalami kasus ini.

Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelaksana Tugas Pimpinan KPK.

Panitia Kerja (Panja) Komisi III mulai membahas Perppu Nomor 1 Tahun 2015. Dalam rapat kerja malam ini, hadir Kabareskrim Komjen Budi Waseso dan Jampidsus Widyo Pramono.

Komisi III DPR dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengadakan pembahasan soal Perppu Pimpinan KPK. Dewan harus memutuskan soal nasib Perppu ini paling lambat sebelum penutupan masa sidang ini, yakni 25 April 2015 nanti.

Perppu soal Pimpinan KPK dibahas Komisi III DPR dengan Menteri Hukum dan HAM. Perppu Nomor 1 Tahun 2015 ini akan mengatur pimpinan KPK yang masih berstatus Plt (Pelaksana tugas) agar menjadi pimpinan definitif, bila nantinya Perppu ini ditetapkan menjadi Undang-undang.

Anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di 63 dari 269 daerah, belum selesai dibahas antara Pemda dengan DPRD. Padahal, tahapan Pilkada secara resmi akan dimulai Jumat (17/4) besok.

"KPU kan tidak dalam kapasitas untuk mengatakan kepengurusan mana yang sah, tugas KPU mengikuti ketentuan norma UU sebagai sebuah norma untuk memberikan kepastian hukum," kata Komisioner KPU Bidang Hukum Ida Budhiati.

Dinasti politik di daerah memunculkan beragam persoalan. Permasalahan terbaru, lahir pola anyar dalam kasus korupsi di mana ayah seorang kepala daerah menjadi tersangka penerima uang panas.

Adanya konflik kepengurusan di tubuh PPP dan Golkar menjelang pilkada serentak membuat KPU akan menyusun Peraturan KPU. Peraturan tentang pencalonan ini diharapkan bisa menjawab soal kubu mana yang berhak mengajukan pasangan calon kepala daerah.

Komisi V DPR sudah membentuk panitia kerja (Panja) terkait jatuhnya Air Asia QZ 8501 tujuan Surabaya-Singapura. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto meminta masyarakat bisa sabar menunggu hasil rekomendasi Panja.