Badan Legislasi (Baleg) dan Komisi III DPR hari ini akan rapat membahas kelanjutan revisi UU KPK. Banyak hal yang akan ditanyakan Baleg ke KPK terkait materi revisi UU yang dinilai melemahkan KPK itu.

Rapat pleno Komisi III DPR pada 3 Juli 2012 ternyata menyepakati revisi UU KPK. Fraksi Partai Golkar DPR menekankan perlunya diatur mengenai pembentukan Dewan Pengawas KPK.

Beberapa fraksi di DPR saat ini menyatakan menolak revisi UU KPK. Namun berdasarkan risalah rapat pleno Komisi III DPR, tujuh fraksi setuju usulan revisi tersebut dilakukan. Tujuh fraksi tersebut yaitu PD, Golkar, PAN, PKB, PPP, Gerindra, dan Hanura

Ketua KPK Abraham Samad kembali menegaskan penolakannya atas revisi Undang-Undang KPK di DPR. Bagi Abraham revisi tersebut malah melumpuhkan kinerja komisi antikorupsi.

Badan Legislasi (Baleg) mulai melakukan rapat pembahasan atas draf usulan revisi undang-undang KPK. Wakil ketua Baleg, Dimyati Natakusumah, berharap Komisi III menarik kembali draf usulan revisi undang-undang yang menuai polemik itu.

Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR, Ignatius Mulyoni, mendesak Komisi III untuk merevisi draf UU KPK yang baru. Terutama pasal-pasal yang dinilai melemahkan kinerja KPK di masa mendatang.

Klausul pembentukan Dewan Pengawas KPK dimasukkan dalam revisi UU KPK. Apa alasan Komisi III DPR?

Fraksi Partai Demokrat di DPR akhirnya memutuskan untuk meminta pembahasan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dihentikan. Alasannya, revisi tersebut dikhawatirkan malah akan melemahkan keberadaan KPK dengan adanya usulan mengamputasi sejumlah kewenangan komisi.

Draf revisi UU KPK banyak menuai protes masyarakat karena dianggap memperlemah KPK. Gerak KPK mengusut kasus korupsi tidak lagi bebas, karena ada tim pemantau yang bernama Dewan Pengawas KPK.

Usulan revisi Undang-Undang KPK terus menuai pro dan kontra. Peneliti Pukat UGM, Oce Madril, berpendapat usulan revisi UU itu ingin menjadikan KPK bagai macan ompong.