Undang-Undang tentang Pilpres mensyaratkan calon presiden minimal berpendidikan SMA atau sederajat. Beberapa fraksi mengusulkan agar ditingkatkan menjadi S1, namun PDIP tak setuju.

Di draf RUU Pilpres yang terbaru, syarat pendidikan capres minimal masih SMA/sederajat. Sejumlah fraksi mendorong agar syarat pendidikan capres ditingkatkan.

Badan Legislasi (Baleg) DPR mengagendakan kunjungan kerja ke Amerika dan Jepang untuk membahas RUU Advokat. Kedua negara itu dituju untuk melihat organisasi advokat yang bisa menjadi model bagi Indonesia.

Satu lagi alat kelengkapan DPR yang akan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri di bulan April, yaitu Badan Legislasi (Baleg) DPR. Baleg mengagendakan kunjungan kerja ke Amerika dan Jepang untuk membahas RUU Advokat.

Pemerintah Aceh melalui Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyambut positif terhadap keseriusan Presiden SBY. Yaitu dalam menyelesaikan polemik terhadap qanun Bendera dan Lambang Aceh.

Usulan agar Presiden tak merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik juga disuarakan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Anggota Baleg FPKS, Indra, menilai presiden adalah milik rakyat, bukan partai.

Usulan revisi Undang-undang Pilpres masih digodok di Badan Legislasi DPR dan belum dapat kesepahaman untuk diajukan ke paripurna. Fraksi PPP mengusulkan perlunya diatur juga dalam UU Pilpres soal presiden tak rangkap jabatan.

Revisi UU Pilpres tak mengubah banyak pasal. Di draf terakhir yang dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR, syarat menjadi capres dan cawapres tak banyak berubah.

Fraksi PKS DPR mendorong revisi UU Pilpres. PKS menginginkan kampanye pasangan capres dibatasi.

Revisi UU Pilpres di DPR masih alot. Namun angka moderat untuk Presidential Threshold (PT) Pilpres 2014 diperkirakan pada kisaran angka 15 persen perolehan Pileg 2014.