Fraksi Hanura dan NasDem yang tergabung dalam KIH menolak revisi deal UU MD3 yang menjadi deal kesepakatan dengan KMP. Politikus Partai Demokrat meyakinkan bahwa opsi ini bukan jebakan untuk KIH.

Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP) menemui kata sepakat untuk bersatu kembali dan membubarkan DPR tandingan.

Perseteruan KIH dengan KMP hampir dipastikan selesai setelah beberapa kali lobi yang dilakukan elit keduanya. Bahkan hasil yang dicapai melebihi yang diinginkan KIH, yaitu mendapat 21 kursi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

Politikus PDIP Pramono Anung menyatakan bakal ada penambahan jumlah Wakil Ketua Komisi di DPR agar representasi KIH bisa terakomodasi di DPR. KIH dan KMP bakal 'islah' dalam waktu dekat dengan kesepakatan tersebut.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta fraksi-fraksi di Koalisi Indonesia Hebat mengumpulkan nama-nama anggota di tiap alat kelengkapan dewan (AKD) pada Senin (10/11) mendatang.

Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul tidak menampik ada setoran ke partai politik dari anggota dewan. Menurut dia, setoran ini adalah ucapan terima kasih kepada parpol yang membesarkannya.

Wakil ketua DPR Fahri Hamzah menyarankan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mendaftarkan nama-nama anggota komisi untuk menyelesaikan konflik di DPR. KIH melihat saran ini sebagai jebakan.

Konflik antara Koalisi Indonesia Hebat dengan Koalisi Merah Putih di parlemen berimbas pada lambatnya pencairan gaji anggota DPR. ‎Namun hal itu dibantah oleh politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul.

DPR telah menyelesaikan pemilihan pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) di 11 komisi dan 4 badan. Seluruh kursi pimpinan dikuasai oleh Koalisi Merah Putih karena Koalisi Indonesia Hebat tidak menyerahkan nama anggotanya untuk tiap AKD.

Pimpinan Badan Legislasi DPR periode 2014-2019 terbentuk meski tanpa persetujuan 5 fraksi yang tergabung di Koalisi Indonesia Hebat. Politikus dari Fraksi Gerindra Sareh Wiyono didaulat sebagai Ketua Baleg.