Sikap Anas Urbaningrum yang mangkir dari panggilan KPK sangat disesalkan. Jika eks Ketum Partai Demokrat itu pernah sesumbar berani digantung di Monas jika terbukti korupsi, kenapa untuk sekadar datang memenuhi panggilan KPK tak berani?

Seskab Dipo Alam mengundang pemilik akun twitter triomacan. Dipo mengundang karena kicauan akun pseudonim itu terkait dugaan korupsi di BUMN. 

ICW mendesak pemerintah segera merevisi Undang-Undang (UU) No 32/2004 dan RUU Pemilukada. Harapannya agar setiap kepala daerah yang sedang berurusan dengan proses hukum bisa segera dinonaktifkan.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menolak pelantikan Hambit Bintih sebagai Bupati Gunung Mas. Menurut ICW, masih ada alternatif yang dapat dilakukan Mendagri selain harus melantik Hambit yang terjerat kasus korupsi.

Ratu Atut Chosiyah telah ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi Alkes dan suap dalam Pilkada Lebak. ICW meminta agar Mendagri Gamawan Fauzi menonaktifkan Atut dari jabatannya sebagai Gubernur Banten.

31 Desember nanti Mendagri akan melantik pemenang Pemilukada Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Hambit Bintih sebagai Bupati meski saat ini dirinya berstatus sebagai tersangka oleh KPK.

Pemerintah dalam hal ini Kemendagri diminta tak menyerah begitu saja melantik di tahanan tersangka suap sengketa pilkada Gunung Mas, Hambit Bintih. 

Koalisi LSM menyimpulkan putusan PTUN yang menganulir Keppres no 87 tahun 2013 tidak berpengaruh pada Maria Farida. Putusan yang dibacakan pada tanggal 23 Desember tersebut hanya berimplikasi pada Patrialis Akbar.

Pemerintah akan mengajukan banding terkait putusan PTUN Jakarta yang menganulir Keppres no 87 tahun 2013 tentang pengangkatan Patrialis Akbar sebagai Hakim MK. Koalisi LSM meminta sebaiknya Presiden menjalankan putusan PTUN dan tidak mengajukan banding.

Hakim Konstitusi Patrialis Akbar dan Maria Farida Indarti terancam kehilangan jabatan karena Keppres pengangkatan mereka dibatalkan hakim PTUN. Menanggapi putusan ini, Patrialis bisa saja banding.