Tim Komnas HAM bergerak cepat menyelidiki dugaan pelanggaran HAM yang menimpa Bambang Widjojanto seperti yang dilaporkan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi. Setelah ke Mabes Polri, Komnas HAM menemui wakil ketua tim independen Jimly Asshiddiqie.

Presiden Jokowi hingga kini tak menandatangani Keppres untuk meresmikan tim independen. Namun Jimly Asshidiqqie yang merupakan salah satu anggotanya tetap akan memberi masukan.

Presiden Jokowi masih belum menandatangani Keppres untuk Tim Independen. Salah satu anggota dari tim tersebut, Jimly Asshidiqqie menyatakan bahwa itu sesuai dengan opsi kedua yang dirumuskan oleh tim kemarin.

Mantan Presiden SBY memberikan mandat dan wewenang bagi tim 8 untuk menjadi penengah pada kasus Cicak vs Buaya jilid I. Saat itu Keppres menjadi patokan mereka untuk menggali informasi dari kedua pihak yang bertikai.

Presiden Jokowi memanggil 7 tokoh senior untuk membantu meredam ketegangan antara KPK dan oknum Polri. Mantan Ketua MK yang kini menjadi Ketua DKPP, Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa dia bersama enam senior lain masih menanti Keppres dari Jokowi.

Mendagri Tjahjo Kumolo belum bisa menentukan apakah 204 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tetap digelar serentak akhir 2015 atau diundur hingga 2016. Alasannya, kementerian masih melihat dinamika politik di DPR serta menunggu keputusan final parlemen terkait Perppu.

Mulai 2015, Pilkada serentak akan mulai digelar. Ketua DKPP Jimly Ashidiqie memiliki saran khusus terkait penyelenggaraan Pilada serentak ini.

Usulan agar Pilkada serentak tahun 2015 diundur jadi 2016 bergulir dan mendapat respon positif. Namun, mantan ketua MK Jimly Asshiddiqie menilai, soal jadwal Pilkada ini perlu memperhatikan serius Perppu Pilkada yang jadi landasan Pilkada 2015.

Lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu, KPU, Bawaslu dan DKPP menggelar rapat bersama. Rapat tersebut merupakan evaluasi selama tahun 2014 dan koordinasi persiapan pilkada serentak 2015.

Anggota DPR yang menjabat hasil dari pemilihan langsung bisa saja dipecat atau di-recall oleh ketua umum parpol sewaktu-waktu. Mantan Ketua MK Jimly Assiddiqie berpendapat bahwa aturan mengenai hal tersebut harus diubah.