Tak seorang pun anggota DPR pun yang mempunyai email resmi. Hal ini cukup ironis mengingat gelontoran dana DPR untuk layanan teknologi informasi mencapai Rp 20 miliar.

Situs resmi DPR yakni www.dpr.go.id menyedot anggaran Rp 9,7 miliar untuk biaya pemeliharaannya. Angka itu terbilang fantastis, jika dibandingkan dengan KPK, yang hanya Rp 50 juta/tahun.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengucurkan anggaran sebesar Rp 9,7 miliar untuk membangun situs resminya, www.dpr.go.id. Anggaran sebesar itu dinilai terlalu mahal.

Masalah email 'Komisi8@yahoo.com' membuat publik bertanya bagaimana sebenarnya anggota DPR menggunakan teknologi informasi. Ternyata, DPR menghabiskan anggaran Rp 20 miliar pada 2010 untuk dana IT DPR. Namun sayang, uang sebesar ini tidak sebanding dengan hasilnya.

Situs resmi DPR yakni www.dpr.go.id menyedot anggaran Rp 9,7 miliar untuk biaya pemeliharaannya. Angka itu dinilai fantastis. Pimpinan DPR akan memanggil KPK untuk memeriksa anggaran itu.

Masalah email 'Komisi8@yahoo.com' membuat publik bertanya bagaimana sebenarnya anggota DPR menggunakan teknologi informasi. Ternyata, DPR menghabiskan anggaran Rp 20 miliar pada 2010 untuk dana IT DPR.

Untuk mengetahui hasil dari kunker yang menelan biaya milyaran masing-masing komisi harus membuat laporan. Laporan itupun bisa dilihat secara terbuka, sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap kinerja wakil rakyatnya.

Komisi X DPR mendadak jadi 'Madridista' alias penggemar Real Madrid FC. Sebab mereka menggunakan waktu studi banding di Spantol untuk mengunjungi stadion Santiago Bernabeu milik Real Madrid FC.

Sejak Oktober 2009 tercatat ada 143 kali kunjungan kerja badan kelengkapan DPR ke luar negeri. Ironisnya hanya tiga yang laporannya dipublikasikan kepada masyarakat dan itu pun tidak mencakup relevansi hasil studi banding.

Sebanyak 1,3 juta PNS di Indonesia saat ini belum memiliki rumah. Angka ini cukup besar jika dilihat dari total PNS yang hampir mencapai  4,7 juta orang.