Kehadiran anggota dewan baru di rapat paripurna hari ini tergolong tinggi. Dari daftar presensi, paripurna dengan agenda utama penetapan komisi DPR ini dihadiri 447 dari total 560 anggota dewan.

Tinggal berbilang hari, Joko Widodo (Jokowi) akan menjadi Presiden RI. Bersama Jufuf Kalla (JK), Jokowi akan menjadi presiden ‘kita’. Kendati semuanya tampak akan berjalan normal, tidak ada salahnya bersiap bagi situasi yang terburuk

Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo tiba-tiba mengucapkan hal mencengangkan terkait situasi politik di negeri ini. Dengan posisi KMP yang kini menguasai parlemen, Hashim mengatakan akan menghambat Presiden Terpilih Joko Widodo di pemerintahan mendatang.

Nurhayati Ali Assegaf, politisi dari PD dijagokan menjadi Presiden Inter-Parliamentary Union (IPU). Menurut Nurhayati, DPR RI itu termasuk santun dibanding parlemen luar negeri. Di luar, sidang parlemen bisa diwarnai aksi kursi melayang.

Presiden SBY telah menerbitkan Perpu No 1/2014 dan Perpu No 2/2014 untuk menghambat penerapan UU Pilkada. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyebut kedua Perpu tersebut sudah diterima namun pembahasannya baru akan dilakukan tahun depan.

DPR RI hari ini menggelar sidang paripurna untuk mengesahkan tiga fraksi. Sidang digelar pukul 10.00 WIB dan dihadiri oleh 315 anggota dewan.

DPR menggelar sidang paripurna penetapan fraksi yang sempat tertunda pada sidang pertama pekan lalu. Sidang kali ini dipimpin oleh Ketua DPR Setya Novanto dan dimulai tepat pada pukul 10.00 WIB.

Koalisi Indonesia Hebat lagi-lagi kalah dalam persaingan di parlemen dengan Koalisi Merah Putih. Usai dinyatakan menang, Setya Novanto dari Golkar pun berjabat tangan dengan Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani.

Politisi PPP Syaifullah Tamliha menyebut adanya proses lobi politik di internal Koalisi Merah Putih (KMP) tadi malam hingga dini hari ini. Pertemuan yang berlangsung di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta Pusat itu belum diketahui apa hasilnya.

Dua hari menjelang pemilihan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Kolisi Indonesia Hebat mengajukan peninjauan kembali pasal 15 UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi.