Sejumlah kampus 'bodong' ‎didapati oleh Menristek Dikti M Nasir, mulai dari tak mempunyai izin hingga praktik jual-beli ijazah. Wakil ketua DPR Agus Hermanto mendesak pemerintah segera menutup kampus-kampus tersebut.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengaku pernah ditawari ijazah palsu saat ia duduk sebagai anggota DPRD DKI Jabar. Saat itu ia ditawari langsung mendapat ijazah S3 hanya dengan kuliah 6 bulan.

Sidang praperadilan yang diajukan oleh eks Dirjen Pajak Hadi Poernomo telah memasuki babak akhir. Hadi menyebut bahwa KPK tidak berwenang mengusut kasus mengenai perpajakan.

Polda Metro Jaya tak hanya menggelar pengamanan di dunia nyata, di ranah dunia maya pun bergerak. Polda Metro Jaya menggelar patroli cyber dan melakukan pemantauan pada dunia internet khususnya media sosial. 

Direktorat Jenderal Pajak segera mengeluarkan kebijakan <em>tax amnesty</em>, atau pengampunan pajak bagi individu yang menyimpan dananya di luar negeri.

Praktik jual beli ijazah diduga dilakukan oleh oknum-oknum di sejumlah perguruan tinggi di Jabodetabek dan Kupang, NTT. Pihak pemerintah terutama Kemenristek Dikti diminta secepatnya mengambil tindakan.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan Pemprov DKI yang kini menjabat sebagai Kepala Inspektorat Pemprov DKI, Lasro Marbun mengaku tidak tahu ketika dijadikan panitia proyek pengadaan bus TransJakarta paket I dan paket II.

Belasan kampus di Jabodetabek dan satu di NTT dilaporkan ke Kemenristek Dikti karena praktik jual beli ijazah.&lrm; Anggota komisi X DPR yang membidangi pendidikan, Reni Marlinawati, mengatakan kasus tersebut sudah terjadi sejak lama.

Dua oknum staf Kejaksaan Negeri Pasuruan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. HN-petugas piket dan SR-Bendahara Pengeluaraan di Kejari Pasuruan membobol brankas dan menguras uang barang bukti kasus korupsi senilai Rp 600 juta.

Dalam pembacaan permohonan gugatannya, Hadi menyebut bahwa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak berwenang memeriksa kasus keberatan pajak.