Sedikitnya 10 petugas KPK mendatangi Pendopo atau rumah dinas Walikota Bandung Dada Rosada di Jalan Dalem Kaum, Kota Bandung. Beberapa petugas berompi KPK langsung masuk ke bangunan tengah yang biasa dipergunakan untuk rapat. Pendopo pun digeledah.

Selain rumah dinas Walikota Bandung Dada Rosada yang digeledah, rumah pribadi Dada pun didatangi anggota KPK, Jumat (17/5/2013). Sekitar 7 orang anggota dengan rompi KPK tiba di kediaman Dada di Jalan Tirtasari II, Kecamatan Sukasari Bandung.

Pasangan Edi Siswadi-Erwan Setiawan diunggulkan sementara oleh survei Lembaga survei Rectoverso Institute. Namun bagi pasangan yang diunggulkan jangan senang dulu. Sebab angka swing voters cukup tinggi, mencapai 51 persen. Mereka bisa berubah pilihan jelang pencoblosan.

Hakim Setyabudi Tejocahyono, diduga menerima suap Rp 150 juta untuk memanipulasi putusan atas kasus dana Bantuan Sosial. Ada dugaan uang itu hasil urunan dari sejumlah pejabat Pemintah Kota Bandung.

Sebagai upaya melengkapi berkas penyidikan kasus dugaan suap Hakim Setyabudi Tejocahyono, KPK memeriksa Kabag Hukum Sekda Bandung Erik M Attauriq. Erik mengaku dicecar pertanyaan soal tupoksinya. 

Empat saksi yang KPK periksa pagi ini adalah Inspektur Pemkot Bandung Koswara, Camat Bojongloa Kaler Dedi, Asisten II Sekda Kota Bandung Ubad Bachtiar, dan Kabag Hukum Sekda Erik M Attauriq.

Tak hanya JPU yang merasa tidak puas dengan putusan banding perkara korupsi dana bansos Kota Bandung yang dikeluarkan PT Jabar. Terdakwa melalui kuasa hukumnya pun mengajukan langkah yang sama dengan JPU yaitu mengajukan kasasi ke MA.

Hasil banding perkara korupsi dana bansos Pemkot Bandung ternyata sudah keluar. Vonis tujuh terdakwa lebih berat dibandingkan putusan di tingkat pengadilan negeri. Enam terdakwa divonis 2,5 tahun dan satu terdakwa 3 tahun. Tak puas dengan hasil banding itu, jaksa pun ajukan kasasi.

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah nonaktif Riza Kurniawan dituntut hukuman penjara delapan tahun dan denda Rp 200 juta subsidair lima bulan penjara terkait kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Jateng 2011.

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mendorong KPK agar mengusut pengakuan Toto Hutagalung soal adanya pemberian servis perempuan kepada Hakim Setyabudi.