Meski sejumlah partai telah menyatakan sikapnya untuk menghentikan revisi UU KPK dengan menyurati pimpinan DPR, Partai Golkar tetap ingin merevisi UU KPK. 

Komisi III menolak melanjutkan pembahasan revisi undang-undang KPK dan menyerahkannya kepada Baleg. Mereka membantah jika keputusan itu sebagai bentuk lepas tanggung jawab.

Komisi yang membidangi masalah hukum itu menganggap draf yang telah diajukan kedaluwarsa dan menyerahkan kelanjutan pembahasan kepada Baleg. Namun Baleg meminta surat resmi dari Komisi III yang menyatakan penyerahan itu.

Baleg dan Komisi III DPR menggelar rapat lanjutan pembahasan draf RUU KPK. Namun secara mengejutkan, Komisi III DPR menolak membahas draf revisi itu dan meninggalkan ruang rapat.

Pidato Presiden SBY semalam memberi angin segar bagi UU KPK. Revisi UU KPK yang masih dibahas di Baleg DPR diharapkan bisa dihentikan. PD mendukung revisi UU kontroversial tersebut distop.

Presiden SBY tidak setuju Revisi Undang-undang (RUU) KPK dilanjutkan. Padahal, tanpa restu SBY, tak mungkin RUU tersebut bisa terwujud menjadi UU.

Pidato yang disampaikan Presiden SBY tadi malam berisi 5 kesimpulan, salah satunya mengenai revisi UU KPK saat ini yang dinilai tidak tepat. Namun demikian, nasib draf RUU yang kini sudah di tangan Baleg DPR tersebut dinilai bergantung kepada Fraksi Demokrat.

Badan Legislasi (Baleg) dan Komisi III DPR hari ini akan rapat membahas kelanjutan revisi UU KPK. Banyak hal yang akan ditanyakan Baleg ke KPK terkait materi revisi UU yang dinilai melemahkan KPK itu.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menilai revisi UU KPK seharusnya dihentikan. Dia meminta secara khusus kepada Komisi III DPR untuk menarik draf yang menjadi kontroversial di masyarakat dari Badan Legislatif (Baleg) DPR.

Revisi UU KPK yang sedang bergulir ditentang banyak pihak. Banyak permintaan agar revisi itu dihentikan. Namun bagaimana caranya?