KPK tidak hanya menyita uang Rp 250 juta dari kediaman hakim S. Rupanya ada juga aneka uang asing yang ikut disita.

Hakim pengawas PN Jakpus berinisial S belum menyandang status tersangka. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menetapkan status tersangka hakim S dalam tempo 1X24 jam.

Uang suap yang diterima hakim pengawas PN Jakpus, S sebesar Rp 250 juta. Uang itu dibungkus dalam 3 amplop yang ditaruh di dalam kantong goody bag warna merah.

Hakim pengawas PN Jakpus berinisial S, ditangkap KPK karena diduga menerima uang suap Rp 250 juta. Komisi Yudisial (KY) akan segera meminta Mahkamah Agung (MA) menonaktifkan hakim itu.

Komisi Yudisial (KY) sudah mendengar kabar penangkapan hakim pengawas Jakarta Pusat oleh KPK. KY menyayangkan masih ada hakim yang terlibat kasus suap.

Sepanjang kurun waktu Januari-Maret 2011, sebanyak 16 orang hakim di bawah Mahkamah Agung (MA) diberi hukuman karena melanggar kode etik. Dari jumlah tersebut, 5 hakim dihukum berat, 5 dihukum sedang dan sisanya dihukum ringan.

Terdakwa korupsi Gubernur nonaktif Bengkulu, Agusrin M Najamudin diputus bebas oleh hakim PN Jakpus. Majelis hakim menilai, tindakan Agusrin tidak memenuhi unsur pidana korupsi.

Setelah 2 tahun buron, seorang pembobol rekening milik Pemkab Aceh Utara di Bank Mandiri, Jelambar, Jakarta Barat, akhirnya dibekuk. Tersangka kini ditahan di Mapolda Metro Jaya dan identitasnya masih dirahasiakan.

Sikap DPR yang tetap melanjutkan rencana pembangunan gedung DPR terus mendapat perlawanan dari masyarakat. Koalisi LSM menggugat Ketua DPR, BURT DPR, Presiden RI dan Menkeu. Namun dari 4 tergugat, hanya Presiden RI saja yang tidak hadir.

Sekjen DPR Nining Indra Saleh mengungkap persyaratan alat kelengkapan DPR yang hendak kunjungan kerja ke luar negeri. Seharusnya kunjungan kerja Komisi III DPR ke Jerman yang hanya untuk keperluan revisi 2 pasal UU MK tak dilakukan.