NasDem keberatan dengan salah satu aturan dalam UU Pemilu yang meloloskan partai di DPR secara otomatis sebagai peserta Pemilu 2014.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ikut menyoroti koalisi parlemen yang digagas Demokrat dengan merangkul Gerindra dan Hanura. Bagi PKS, koalisi itu tidak permanen.

"Tidak ada kawan sejati, yang ada kepentingan sejati". Begitulah hukum yang berlaku dalam dunia politik sekular. Hal ini juga tampak terjadi pada koalisi "gendut" pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono kali ini.

Calon komisioner KPU, Hadar Navis Gumay, dicecar anggota Komisi II DPR dalam fit and proper test. Direktur Eksekutif CETRO ini ditanyakan soal sikap antiparpolnya yang selama ini tercermin.

Pengaturan dana kampanye pemilu disuarakan berbagai kalangan demi kontrol pada partai politik dan menghilangkan kesan pemilu yang mahal. Agar efektif, pengaturan belanja kampanye harus dilengkapi penegak aturan yang konsisten.

Sejumlah aturan kampanye pemilu 2014 telah disepakati. Namun menyangkut boleh tidaknya sumbangan dari pihak asing untuk parpol atau caleg masih menjadi perdebatan alot.

Terjunnya sejumlah mantan jenderal dalam pemilukada disoroti Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono. Dia pun berupaya menjaga agar PNS dan TNI netral.

"Perlu penandatanganan DPT yang disepakati antara KPU,MK dan Parpol peserta pemilu dalam waktu dekat," kata Wakil Ketua DPR Anis Matta.

Para pimpinan lembaga negara berkumpul di Gedung DPR untuk membahas pelaksaan demokrasi dan persiapan Pemilu 2014. Ada 8 butir sikap yang dihasilkan dari hasil pertemuan yang berlangsung selama tiga jam tersebut.

PKS telah mengambil sikap final menyangkut pasal krusial dalam revisi UU Pemilu. Antara lain, Parliamentary Threshold (PT) Pemilu 2014 yang dipatok sebesar 4 persen.