Ada satu cara lainnya untuk membatalkan pengasahan revisi UU KPK, yakni Presiden Jokowi tidak mengutus menterinya untuk menghadiri pengesahan revisi UU KPK.
"Posisi KPK yang shutdown seperti sekarang ini, ini mengenakkan para koruptor, karena tidak akan lagi ada OTT untuk sementara waktu," ujar Refly Harun.
Lepas tengah malam salah satu ruang rapat di kompleks parlemen masih riuh. Rupanya Komisi III DPR tengah menentukan 5 pimpinan KPK baru yang akan berlabuh.