Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menolak tuntutan jaksa KPK yang meminta pidana tambahan bagi Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Tuntutan jaksa agar hak politik Ratu Atut dicabut, ditolak.

‎Ratu Atut Chosiyah tidak terima dengan hukuman empat tahun bui dari majelis hakim. Meski belum resmi mengajukan banding, gubernur Banten nonaktif ini menyebut putusan untuknya tidak adil.

Majelis hakim pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis bersalah kepada Ratu Atut Chosiyah dan memberi hukuman 4 tahun penjara serta denda Rp 200 juta. Namun putusan tidak diambil dengan suara bulat. Ada satu anggota majelis yang berpendapat Atut tak terlibat.

Gangguan audio microphone majelis hakim mendadak mati saat analisa yuridis putusan Ratu Atut Chosiyah dibacakan. Meski mati, hakim tetap melanjutkan pembacaan putusan.

Gubernur Banten nonaktif, Ratu Atut Chosiyah menghadapi sidang pembacaan putusan (vonis) hari ini. Ratu Atut sebelumnya dituntut 10 tahun penjara terkait perkara suap penanganan sengketa hasil Pilkada Lebak.

KPK rupanya belum puas dengan putusan hakim pengadilan Tipikor yang menjatuhi hukuman penjara seumur hidup untuk eks Ketua MK Akil Mochtar. KPK pun resmi mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta hari ini.

Tidak seluruh permintaan jaksa penuntut umum diakomodir oleh majelis hakim pengadilan negeri Tipikor Jakarta yang menyidangkan Akil Mochtar. Ada sebagian dakwaan TPPU yang dinyatakan tidak terbukti.

Meski telah menjatuhkan vonis penjara seumur hidup terhadap Akil Mochtar, majelis hakim pengadilan Tipikor memerintahkan KPK untuk mengembalikan sejumlah uang dan aset yang pernah disita dari Akil.

Ada sejumlah poin dalam surat tuntutan KPK yang tidak disetujui majelis hakim. Beberapa aset milik Akil Mochtar pun dinyatakan untuk dikembalikan.

Adalah Hakim Suwidya yang duduk sebagai ketua majelis dalam membacakan vonis terhadap Akil Mochtar. Hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta ini memberikan tiga kalimat yang membuat mantan ketua MK itu menghabiskan sisa hidupnya di penjara.