Tidak ada kasus tertentu yang dibahas dalam pertemuan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dengan Kapolri. Agenda pertemuan mematangkan rencana aksi pemberantasan dan pencegahan mafia hukum.

DPR dinilai tidak berwenang menentukan masa jabatan pimpinan pengganti KPK. Karena aturan penggantian pimpinan KPK mirip dengan di MK.

Melawan korupsi tak cukup hanya dengan tekad. Harus dibangun sistem agar tak ada peluang melakukan korupsi, termasuk dalam bidang politik.

Mantan Ketua Tim Investigasi MK, Refly Harun meminta agar Majelis Kehormatan Hakim tetap harus dibentuk. Majelis ini akan mampu menjaga kode etik hakim MK, sesuatu yang tidak bisa disentuh lembaga lain.

Anggota DPR RI dari FPDIP, Gayus Lumbuun, mengaku salut atas kinerja Mahkamah Konstitusi (MK) setelah adanya tuduhan suap di tubuh internalnya. Namun dia menyarankan agar Hakim MK, Akil Mochtar tidak melaporkan Refly Harun ke KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberi mandat untuk mengawasi penanganan kasus korupsi di lembaga penegak hukum lain, seperti Polri dan Kejagung. Jika masih ditemukan korupsi di dua lembaga itu, KPK juga harus turun tangan.

Karena disinyalir terdapat muatan politik, kasus Gayus Tambunan belum juga dapat diusut tuntas oleh Kepolisian. Jika saja kasus ini ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, maka hasilnya dinilai lebih baik.

"Tidak ada lembaga yudikatif yang memberikan DIPA, bahkan tidak merespon permintaan DIPA kecuali KPK," Koordinator research and development FITRA M Maulana di Resto Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Rabu (1/12/2010).

Ketua KPK, Jaksa Agung, dan Kapolri baru saja terpilih. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta mampu memainkan peran sebagai playmaker handal di antara mereka dalam menegakkan hukum.

Saat ini, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum telah ikut serta dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun sayang, terobosan baru Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai kurang bergigi untuk mengejar para koruptor.