Ombudsman Republik Indonesia merilis catatan akhir tahun pelayanan publik. Pemerintah daerah menjadi institusi yang paling banyak dilaporkan masyarakat.
Kegentingan isu membludaknya jumlah penduduk membelalakkan mata para pemimpin dunia. Memacu mereka mengontrol setiap pembangunan untuk tidak merusak bumi.
Kemendagri membuka kerja sama akses dan verifikasi data kependudukan melalui platform bersama. Kemendagri memastikan tak akan ada data kependudukan yang 'bocor'
Langkah Pemkab Ponorogo untuk melakukan pemekaran wilayah terhambat. Ada dua permasalahan yang mengganjal terkait jumlah penduduk dan penambahan jumlah desa.
Kekurangan blangko e-KTP terjadi di berbagai daerah. Kemendagri menyatakan kurangnya ketersediaan blangko e-KTP tak terlepas dari kasus megaproyek e-KTP.