DPR resmi mengesahkan revisi KUHAP menjadi undang-undang. Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas mengatakan KUHAP tersebut akan berlaku pada 2 Januari 2026.
KPAI menyoroti kasus bullying yang masih kerap terjadi di sekolah. KPAI mendesak agar pemerintah dan DPR dapat merevisi UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
Pakar siber menilai implementasi UU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia masih jauh dari harapan setelah satu tahun. Pembentukan Badan PDP sangat mendesak.
Ada tiga alasan utama yang membuat pembahasan revisi UU Migas tidak boleh lagi ditunda. Salah satunya, SKK Migas belum memenuhi ketentuan kelembagaan permanen.
Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno di Unimus menegaskan pentingnya UU pro lingkungan untuk menghadapi krisis iklim dan mendorong transisi energi terbarukan.